Datangi KPK, Dua Mantan Menteri Dukung Samad  

Reporter

Kamis, 4 April 2013 13:29 WIB

Corruption Eradication Commission (KPK) chief Abraham Samad. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Dua mantan menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I memberi dukungan moril pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Dukungan itu diberikan dengan mendatangi Samad di kantornya, hari ini, Kamis, 4 April 2013.

Dua mantan menteri yang dimaksud adalah mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin. Keduanya pernah menjabat menteri di era Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.

Adapun maksud kedatangannya disampaikan langsung oleh Hamid di depan wartawan. "Saya menemani Pak Fahmi memberi dukungan moril ke Abraham Samad," katanya di gedung KPK.

Fahmi memang sudah datang ke KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Mengenakan batik cokelat, ia tampak antusias dipotret awak media. Antusiasme itu ia tunjukkan saat ia mengepal tangannya ke atas sambil menggandeng Hamid.

Meski keduanya siap memberikan dukungan pada Samad, Hamid mengaku belum tahu putusan Komite Etik. "Saya belum baca. Soalnya saya baru saja datang dari Malaysia," katanya.

Sebelumnya, Komite Etik menggelar sidang terbuka siang ini. Sidang menyimpulkan Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan surat perintah penyidikan tersangka proyek Hambalang Anas Urbaningrum. Akan tetapi, Samad disebut melakukan pelanggaran sedang karena menciptakan situasi sehingga dokumen tersebut bisa bocor.

Samad sendiri membantah dia telah melanggar kode etik. Menurutnya, ia hanya bertindak progresif. Namun, ia memaklumi ada beberapa pihak yang tidak berkenan dengan langkah-langkah progresif yang ia lakukan. Selanjutnya, Samad berjanji akan mematuhi standar prosedur operasi KPK.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

6 Agustus 2021

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

4 Mei 2019

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Baca Selengkapnya

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

18 Oktober 2018

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

18 Oktober 2018

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

17 Oktober 2018

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

25 Oktober 2017

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

6 September 2017

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

3 September 2017

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.

Baca Selengkapnya

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

3 September 2017

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

3 September 2017

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.

Baca Selengkapnya