Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyangkal telah melanggar kode etik dalam memimpin KPK. Apa yang dilakukan selama ini, ia sebut, sebagai langkah radikal terhadap kasus korupsi yang masif dan sulit diberantas. Namun, caranya itu dianggap menyebabkan bocornya dokumen penyidikan oleh Komite Etik yang dibentuk KPK.
Berikut ini wawancara khusus wartawan Tempo, Febriana Firdaus, dengan Abraham di ruang kerjanya tadi malam.
Tanggapan Anda soal putusan Komite Etik? Saya menganggap putusan itu kurang elegan. Memang saya tidak terbukti membocorkan, tapi saya berhubungan dengan wartawan. Menurut saya, pimpinan lain juga suka berhubungan dengan wartawan. Jadi, apa yang salah? Anda dianggap melanggar kode etik pimpinan? Yang saya lakukan itu langkah radikal, progresif, dan fundamental. Karena korupsi di Indonesia bersifat masif dan sistematis sehingga perlu langkah progresif. Maksud Anda, dalam penuntasan kasus Anas Urbaningrum diperlukan langkah progresif? Yang saya maksud, sejak awal gaya saya, menurut orang, agak nyeleneh, seperti dalam kasus Miranda S. Goeltom (terpidana kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI). Sebenarnya bukan nyeleneh. Itu langkah progresif dan radikal. Ada perbedaan pendapat soal penetapan Anas sebagai tersangka? Tidak ada beda pendapat. Kami sudah sepakat. Makanya, saya heran. Saya tidak mau ke belakang. Saya menatap ke depan bahwa banyak kendala dalam pemberantasan korupsi. Tapi saya tidak boleh ciut sedikit pun untuk tetap maju memberantas korupsi. Kenapa Anda tidak mengizinkan Komite Etik memeriksa BlackBerry Anda? Saya ini punya prinsip bahwa saya bukan tersangka. Ngapain mau digeledah? Yang digeledah itu kan tersangka korupsi. Saya tersinggung berat. Kenapa mau memeriksa saya? Saya bukan tersangka. Apa yang ingin dicari Komite Etik dari BlackBerry Anda? Mungkin komunikasi dengan wartawan. Saya bilang, gampang saja. Buka saja BlackBerry-nya wartawan. Jangan saya. Karena saya enggak mau diperlakukan sebagai penjahat. Kalau mau crosscheck, tanya saja wartawannya. Bagaimana dengan Wiwin Suwandi, sekretaris Anda yang tinggal serumah dengan Anda? Begini, dia belum punya rumah di Jakarta. Saya harus bertanggung jawab karena saya yang memanggil dia (dari Makassar). Anak ini penulis jurnal ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya direkomendasikan Dekan Fakultas Hukum di sana. Menurut saya, tidak ada masalah. Betulkah ada campur tangan Istana dalam bocornya sprindik? Ada fakta saya bukan orang Istana. Pertama, saya getol mendorong kasus Bank Century. Kedua, KPK dengan cepat menetapkan Andi Alifian Mallarangeng, anak emasnya SBY, sebagai tersangka (dalam kasus Hambalang). Bagaimana bisa disebut saya orang Istana? Aneh tuduhan ini. * Topik Terhangat: EDISI KHUSUS Guru Spiritual Selebritas || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo|| Nasib Anas
