Pengamat: SBY Ingin Demokrat Seperti PDIP  

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 31 Maret 2013 10:44 WIB

Siti Zuhro. TEMPO/ Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai Susilo Bambang Yudhoyono ingin membuat partainya seperti PDI Perjuangan. Menurut dia, ada kesamaan pada dua partai tersebut, yaitu sistem dinasti.

"PDI Perjuangan jelas asal-usulnya sejak zaman Bung Karno. Tetapi, sekalipun dinasti, bukan berarti seluruh kepemimpinannya dipegang oleh keluarga Soekarno," ujar Siti ketika dihubungi, Ahad, 31 Maret 2013.

Ia mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak serta-merta menunjuk putrinya, Puan Maharani, sebagai petinggi partai. "Puan sudah lama menjadi kader, baru-baru ini saja sebagai ketua fraksi di DPR," kata Siti.

Sebaliknya, menurut dia, Demokrat adalah partai yang sedang belajar membentuk dinasti. "Kita bisa bandingkan mana dinasti lama dan dinasti baru. Ibas yang belum lama di partai, sudah menjabat sebagai sekretaris jenderal," ucap Siti.

Kekerabatan dalam partai, kata dia, belum tentu bisa membangun kepercayaan pada masyarakat. "Loyalitas memang penting. Tetapi lebih penting lagi trust atau kepercayaan, bahaya kalau mengandalkan kepemimpinan seperti ini (kekerabatan)".

Oleh karena itu, Siti pun meragukan kepemimpinan SBY di Demokrat. "Saya tidak percaya kalau dalam setahun ke depan tingkat elektabilitas Demokrat bisa naik. Kecuali kalau ada gebrakan radikal".

Kemarin, Sabtu, 30 Maret 2013, SBY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat aklamasi dalam kongres luar biasa di Sanur, Bali. Jabatan itu mengukuhkan Demokrat sebagai partai keluarga, sebab jabatan sekjen dipegang oleh putra bungsu SBY, Edhie 'Ibas' Baskoro. Adapun SBY sebelumnya sudah memegang dua jabatan, yaitu Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terkait

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

3 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

28 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

29 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

34 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

36 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

37 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

38 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

38 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

40 hari lalu

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya