TEMPO Interaktif, Surabaya: Sejak berdiri beberapa bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima ratusan laporan kasus korupsi dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dikatakan Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua KPK dihadapan peserta Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan IX yang diselenggarakan Badan Musyawarah Antar Bangsa (Bamag) Jatim, di Graha Samudera, Kodikal Surabaya, Rabu (25/8). Menurutnya, laporan itu selain berasal dari kejaksaan dan kepolisian juga berasal dari masyarakat. Saat ini kasus-kasus itu telah ditangani kejaksaan dan kepolisian, bahkan kini prosesnya banyak yang ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. "Korupsi sekarang telah beralih ke daerah. diantaranya dilakukan oleh legislatif seperti di Kendari," katanya.Panggabean mengakui, KPK belum bisa membentuk perwakilan KPK di daerah, meski undang-undang memberikan kewenangan untuk itu. "Namun untuk sementara saat ini KPK belum berpikir mebentuk perwakilan KPK di daerah, kita sempurnakan dulu organisasi KPK di pusat. Jika punya organisasi rapi akan kami bentuk," katanya. Sampai kapan? Panggabean mengatakan tidak bisa menyebut target. Namun ia menjamin meski tak ada perwakilan di daerah, KPK masih bisa memantau kasus-kasus korupsi itu karena dalam UU nomor 30/2002 disebutkan kepolisian dan kejaksaan mempunyai kewajiban melaporkan ke KPK dalam penyidikan kasus korupsi. "Jika penanganannya kami anggap tidak benar, KPK bisa take over perkara itu untuk di tangani KPK. Itu kewenangan KPK," jelasnya.Sementara itu, KPK sendiri saat ini sedang menangani enam kasus korupsi, diantaranya kasus yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Tapi sayang sampai saat ini pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi belum terbentuk meski hakimnya sudah ada, karena presiden belum melantiknya, sehingga kasus-kasus itu belum bisa dilimpahkan ke pengadilan. Adi Mawardi - Tempo News Room