TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia Rachland Nashidik mengatakan khawatir ketika nakhoda berganti, Demokrat akan tetap karam. Setidaknya, Rachland mengemukakan empat alasan sehingga simpati pemilih sulit dibangunkan dan tingkat elektabilitas susah dipulihkan.
"Pertama, Partai Demokrat dinilai publik antidemokrasi," kata Rachland, Jumat, 29 Maret 2013. Penilaian ini bisa muncul karena posisi ketua di dalam partai dijabat oleh orang yang sama. Dia membandingkan dengan Partai Komunis di Cina yang membagi kekuasaannya kepada kader yang berbeda-beda.
Alasan kedua, partai akan dinilai tidak mempedulikan etika dan persepsi publik. Menurut mantan Direktur Imparsial ini, etalase politik Partai Demokrat tidak berubah, yakni tetap diisi oleh figur yang dinilai tidak baik oleh publik. "Entah karena sedang memiliki masalah hukum atau personalitas politiknya yang telanjur dinilai buruk," ujarnya.
Alasan ketiga adalah Demokrat dinilai tidak serius berbenah diri jika ketua harian dijabat oleh sosok yang tidak bisa bekerja purnawaktu. Dia menyatakan alasan dibuatnya jabatan ini adalah kesibukan ketua umum jika SBY terpilih. Alasan keempat yang disampaikan Rachland adalah persepsi publik buruk karena Demokrat dianggap sebagai partai yang melayani kepentingan keluarga.
Dia menjelaskan kongres luar biasa di Bali mungkin tidak menghasilkan keputusan yang terbaik. Tetapi dia berharap keputusan yang terburuk harus dihindari. "Keputusan terbaik SBY ditunggu semua orang," kata Rachland.
Kongres luar biasa Partai Demokrat diselenggarakan di Bali pada 30-31 Maret 2013. Kongres dihelat untuk memilih ketua umum yang posisinya kosong karena ditinggalkan oleh Anas Urbaningrum. Pengurus daerah Demokrat sudah mengusulkan agar posisi ini diisi oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
