BKPB Diminta Selesaikan Rekomendasi Kurikulum 2013

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 29 Maret 2013 05:23 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan segera menyelesaikan rekomendasi mengenai anggaran kurikulum pendidikan 2013 sebelum 2 April 2013. Pasalnya, rekomendasi dari BPKB akan disampaikan ke Panitia Kerja Kurikulum Pendidikan DPR paling lambat 3 April.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yakin BPKP tak akan menemukan penyimpangan dari usulan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya yakin, BPKP ndak akan menyalahkan," kata Nuh ditemui seusai sosialisasi Kurikulum Pendidikan 2013 di depan Kepala Sekolah DKI Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013, petang.

Menurut dia, anggaran yang diperiksa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hanya beberapa anggaran program reguler, satu diantaranya pelatihan guru yang sudah ada sebelum kurikulum direncanakan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya belum menyetujui anggaran kurikulum 2013. Alasannya, nilai anggaran selalu berubah dari semula Rp 684,4 miliar menjadi Rp 2,491 triliun. "Oleh karena itu, Panja Kurikulum Komisi X DPR memberikan kesempatan kepada Kemendikbud berkonsultasi dengan BPKP," kata Ketua Panitia Kerja, Utut Adianto, saat membacakan putusan Dewan pukul 23.30, Senin, 25 Maret 2013.

Hasilnya, Utut meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secepatnya menyampaikan secara tertulis kepada Panja Kurikulum. Panja baru membahas kembali usulan anggaran itu setelah mendapat hasil rekomendasi dari BPKP agar bisa memutuskan kebijakan anggaran kurikulum 2013. Hasil rapat Komisi itu nantinya akan dibawa dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 10 April 2013.

Kurikulum pendidikan 2013 rencananya diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Anggaran kurikulum bernilai Rp 2,491 triliun yang tersusun atas anggaran melekat Rp 1,740 triliun (69,9 persen) dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar (30,1 persen). Anggaran melekat bersumber dari APBN senilai Rp 991,8 miliar dan dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 748,5 miliar. Dana itu digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku untuk siswa dan guru.

Penggunaan anggaran terbesar digunakan untuk penggandaan buku sebanyak 72,8 juta eksemplar, yakni Rp 1,2 triliun, dan pelatihan guru Rp 1,09 triliun. Harga satuan buku, termasuk untuk pencetakan dan pengiriman untuk jenjang SD, sekitar Rp 7.000-8.000. Sedangkan untuk SMP dan SMA Rp 17-20 ribu.

SUNDARI

Berita Terkait

Penting Diperhatikan Saat Ujian Nasional

Kesalahan Nonteknis Ujian Nasional

4 Faktor Penentu Kelulusan Ujian Nasional

FITRA: Ada Korupsi di Proyek Soal Ujian Nasional

Kemendikbud Ngotot Tetap Bikin 20 Variasi Soal UN




Topik Terhangat Tempo.co: Serangan Penjara Sleman || Adi Vs Eyang Subur || Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo

Berita terkait

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

49 hari lalu

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

59 hari lalu

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Baca Selengkapnya

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.

Baca Selengkapnya

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.

Baca Selengkapnya

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.

Baca Selengkapnya

Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

5 Desember 2022

Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.

Baca Selengkapnya

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Baca Selengkapnya