Masalah Relokasi Warga Buyat Dikaji Pemerintah Provinsi

Reporter

Editor

Selasa, 24 Agustus 2004 16:49 WIB

TEMPO Interaktif, Manado: Rencana relokasi warga pantai Buyat masih dikaji Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain di tingkat provinsi persoalan ini juga dibahas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Humas dan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, Selasa (24/8). "Masalah relokasi juga akan dibicarakan dengan rakyat setempat. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan, terutama lokasi tempat pemindahan ini," katanya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan aparatpenyidik Polri melakukan pemeriksaan sesuai denganjalur hukum. Mengenai penghentian penambangan PTNewmont Minahasa Raya dan tambang rakyat, PemerintahProvinsi belum dapat melakukan hal tersebut. Sebab,penghentian ini memerlukan pembuktian tertulis.Sebelum ada bukti administratif mengenai penghentiankegiatan penambangan ini, pemerintah daerah tak akanberspekulasi. "Jangan sampai ada benturan dengan instansi lain," ujar Edwin.Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Sulawesi UtaraBonny Sompie mengatakan pihaknya menerima sajapermintaan Mabes Polri ini kalau memang bukti-buktiawal mengarah ke penambangan Newmont Minahasa dantambang rakyat. Newmont Minahasa sendiri memang akanmengakhiri kegiatan pengolahan emas, akhir Agustus. Sedangkan penghentian tambang rakyat di Ratatotok perlu dipertimbangkan dengan matang.Menurut Bonny, dampak penghentian tambang rakyat iniperlu dipikirkan penyidik di Mabes Polri. "Dampakharus dilihat," katanya. Verrianto Madjowa - Tempo News Room

Berita terkait

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

23 hari lalu

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.

Baca Selengkapnya

Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka

42 hari lalu

Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka

Gakkum KLHK menetapkan empat tersangka pencemaran lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Kejahatan terkait limbah ilegal dari tambak udang.

Baca Selengkapnya

Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini

14 Januari 2024

Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini

Peningkatan aktivitas industri pertambangan menimbulkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan.

Baca Selengkapnya

Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan

12 November 2023

Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan

Sampah pembalut dan popok dikenal kerap menjadi masalah. Sagu disebut-sebut bisa membuat dua benda itu ramah lingkungan

Baca Selengkapnya

Diduga Mencemari Lingkungan, PT GSA Dilaporkan ke Ombudsman

10 Oktober 2023

Diduga Mencemari Lingkungan, PT GSA Dilaporkan ke Ombudsman

Pabrik pengolahan jagung PT Global Solid Agrindo (PT GSA) dilaporkan warga ke Ombudsman karena diduga mencemari lingkungan.

Baca Selengkapnya

Besok Bersih Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Begini Respons Pandawara Group Setelah Viral

5 Oktober 2023

Besok Bersih Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Begini Respons Pandawara Group Setelah Viral

Pandawara Group mengunggah video terbaru yang berisi permohonan maaf hingga memberi klarifikasi terkait tujuan bersihkan Pantai Cibutun Loji Sukabumi

Baca Selengkapnya

Warga Karimunjawa Tolak Tambak Udang karena Mencemari Lingkungan

29 September 2023

Warga Karimunjawa Tolak Tambak Udang karena Mencemari Lingkungan

Warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara menolak keberadaan tambak udang yang diduga mencemari lingkungan.

Baca Selengkapnya

5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif

28 Agustus 2023

5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif

Paparan polusi udara secara terus menerus meningkatkan risiko perubahan pigmentasi kulit seperti hiperpigmentasi atau peningkatan produksi melanin. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah bintik atau bercak gelap pada kulit.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Kenakan Pajak Pencemaran Lingkungan, Begini Bunyi Pasal 206 PP Nomor 22 Tahun 2021

18 Agustus 2023

Pemerintah Akan Kenakan Pajak Pencemaran Lingkungan, Begini Bunyi Pasal 206 PP Nomor 22 Tahun 2021

Pemerintah berencana kenakan pajak pencemaran lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Begini bunyinya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 27 Juli Diperingati Sebagai Hari Sungai Nasional

27 Juli 2023

Kilas Balik 27 Juli Diperingati Sebagai Hari Sungai Nasional

Hari Sungai Nasional merupakan bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Baca Selengkapnya