TEMPO Interaktif, Mataram:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan, anggota DPRD di daerah-daerah yang tersangkut kasus, wewenang pelantikannya ada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Mendagri hanya menerima rekomendasi bagi anggota DPR RI."Saya tegaskan pelantikan ada pada KPU di daerah,"tegas Hari Sabarno, di sela-sela acara Gelar TeknologiTepat Guna Nasional VI tahun 2004, di Mataram, Selasa(24/8) siang.Menurut Hari Sabarno, lembaganya jangan ditarik-tarikuntuk ikut berkecimpung soal jadi dan tidaknyapelantikan sejumlah anggota DPRD di seluruh Indonesiayang terlibat kasus. Alasannya, karena selama inikewenangan secara administratif maupun kelembagaantelah jelas. "Mohon jangan diseret-seret kesana,"paparnya.Dia contohkan, misalnya jika merujuk Undang-UndangSusunan dan Kedudukan Tahun 2003, yang di antarapoinnya menyebutkan, bagi anggota DPRD terpilih dankemudian terlibat kasus dengan ancaman hukuman di ataslima tahun, diakuinya sebagai salah satu pedoman bisatidaknya anggota DPRD tersebut dilantik. Namun,lanjutnya, sekali lagi kewenangan pelantikannyadikembalikan ke KPU Daerah. "Jika KPU di Daerahmerekomendasikan untuk di lantik, ya urusan dia,"paparnya.Sujatmiko - Tempo News Room
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
12 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
49 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
55 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaKIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
57 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca Selengkapnya
