TEMPO Interaktif, Solo:Sejumlah pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jawa Tengah menyatakan tidak akan menaati keputusan DPP PPP yang melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PDS untuk mendukung Mega-Hasyim. Mereka memilih membelot meskipun ada ancaman akan dipecat karena tidak memberikan dukungan kepada Mega-Hasyim. "Sikap itu diambil karena keputusan DPP PPP telah mengkhianati hak warga PPP," ujar Mudrick M. Sangidoe, Koordinator PPP se-eks Karesidenan Surakarta yang membawahi DPC PPP Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri, Senin (23/8).Menurut Mudrick, keputusan bergabung dalam Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan pekan lalu itu hanyalah manuver dari pribadi-pribadi elite partai semata. Dirinya tidak yakin pengurus DPP akan memecat kader PPP yang nyata-nyata tidak memberikan dukungan karena ancaman tersebut juga pernah disampaikan pada pilpres putaran pertama lalu."Ketika itu juga ada ancaman kader yang tidak mendukung Pak Hamzah akan dipecat, nyatanya tujuh persen pemilih PPP tidak mencoblos capres PPP itu juga tidak ada yang dipecat," kata Mudrick.Kesepakatan untuk tidak menaati dan akan membelot dari keputusan DPP PPP tersebut dilakukan setelah pengurus dari tujuh DPC se-eks Karesidenan Surakarta tersebut, Minggu (22/8) berkumpul di rumah Mudrick. Salah satu tindakan membangkang yang diambil adalah tidak akan melakukan aktivitas politik dalam rangka memenangkan calon yang didukung PPP. "Kami akan berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Masa ada instruksi agar semua kantor PPP dipasangi bendera yang ikut koalisi bersama itu, kan ya ndak mungkin dituruti," kata politisi senior yang mengaku menjadi anggota Dewan Pakar DPP PPP ini.Soal berdiam diri tersebut dibenarkan oleh Ketua DPC PPP Solo, Hasan Mulachela, yang mengatakan bahwa sejauh ini memang tidak ada langkah-langkah yang dilakukan partainya menyusul pendeklarasian Koalisi Kebangsaan di tingkat pusat. Menurut Hasan, saat ini pengurus PPP daerah cenderung pasif. "Apalagi sampai sekarang juga tidak ada instruksi apapun dari DPP kita di daerah ini mau disuruh apa,"tukasnya.Wakil Sekretaris DPC Klaten, Muhammad Ikhsanuddin, membenarkan pernyataan Mudrick tersebut. Menurutnya, PPP Klaten memutuskan untuk membebaskan warganya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa mempedulikan putusan DPP tersebut. "Keputusan ini sangat menyakitkan karena tidak menghargai hak-hak warga negara untuk memilih dengan memaksakan untuk memilih capres tertentu," ujarnya.Sementara itu Sekretaris DPC PPP Boyolali, Muhammad Amien, yang dihubungi terpisah mengatakan pertemuan pengurus DPC PPP se-eks Karesidenan Surakarta belum menelurkan kesepakatan untuk melakukan tindakan sebagai reaksi atas putusan DPP tersebut. "Belum sampai ke tindakan yang akan kami ambil atas putusan DPP yang tidak memberikan respon postif terhadap aspirasi arus bawah," kata dia. Imron Rosyid - Tempo News Room