Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan akan menggelar kunjungan kerja ke empat negara Eropa pertengahan April mendatang. Anggota Komisi Hukum, Achmad Dimyati Natakusuma, mengatakan, dari kunjungan itu, DPR akan mempelajari penerapan hukum yang bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).
Beberapa pasal yang akan didalami, menurut Dimyati, adalah soal pasal santet dan zina lajang yang menjadi polemik baru dalam draf RUU. "Jangan salah, santet itu bagian dari sihir. Sihir di zaman nabi sudah ada dan di negara luar juga ada," kata Dimyati di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 22 Maret 2013.
Di beberapa negara, penggunaan pasal sihir terbukti berhasil memberikan kepastian hukum pada warga. "Santet ini harus diatur supaya tak terjadi main hakim sendiri, dan orang-orang jera untuk menggunakan santet."
Sedangkan untuk pasal zina lajang, Komisi ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum di empat negara dalam mengatur pergaulan masyarakatnya. Komisi, kata Dimyati, ingin mendapat rumusan yang pas dalam penerapan pasal zina lajang ini sehingga tak menimbulkan polemik pada masyarakat.
Rencananya, kunjungan ke luar negeri yang digelar Komisi Hukum dilaksanakan pada 14-19 April mendatang ke empat negara, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia. Komisi akan berangkat dalam empat kelompok yang terdiri dari maksimal 15 orang setiap kelompok. Selain diikuti anggota Dewan, setiap kelompok juga terdiri dari beberapa staf sekretariat.
