Jenderal Polisi Tajir, Hartanya Dinilai Tak Wajar  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 22 Maret 2013 10:07 WIB

Sebuah bangunan yang sudah tidak terawat berdiri di atas kolam di lahan milik Djoko Susilo yang disita oleh KPK di Desa Kumpay, Subang, Jawa Barat, (19/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai tidak wajar harta kekayaan para jenderal polisi. Hal itu terkait temuan lahan di Desa Kumpay dan Cirangkong di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dimiliki oleh tersangka kasus dugaan korupsi simulator Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang juga disinyalir dimiliki oleh enam jenderal polisi aktif.

“Tidak logis karena dipertanyakan sumber kekayaannya dari mana sampai bisa memiliki fasilitas seperti itu,” ujar Oce saat dihubungi, Jumat, 22 Maret 2013. Menurut dia, ketidakwajaran itu hendaknya dijadikan sebagai pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik sumber kekayaan para jenderal itu.

Upaya untuk mengetahui sumber kekayaan para jenderal, menurut Oce, dapat dilakukan dengan meneliti proyek apa saja yang ada di kepolisian. “Harus dilihat baik proyek yang besar atau kecil,” katanya. Selanjutnya, diteliti apakah proyek yang dilaksanakan bermasalah atau tidak.

Oce mengatakan, temuan proyek yang bermasalah bisa memudahkan KPK untuk melihat adanya indikasi korupsi. “Ini bisa jadi salah satu bukti untuk mengetahui tindakan korupsi,” ujarnya.

Namun, menurut dia, KPK juga harus berfokus pada aliran dana dari sumber lain. “Jenderal yang tidak melaksanakan proyek juga patut dicurigai,” ujar Oce.

Ia mengatakan, pejabat kepolisian yang tidak mengerjakan proyek bisa jadi menerima aliran dana ilegal dari sumber lain. “Mungkin saja setoran atau gratifikasi dari pihak swasta yang menggunakan jasa polisi untuk keamanan,” ucap Oce.

Dia menegaskan, berapa pun besar-kecilnya dana yang diterima, pejabat negara harus melaporannya ke KPK. “Ini sudah mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat.”

Lahan ke enam jenderal polisi itu terletak berdampingan dengan lahan milik Djoko. Para perwira tinggi itu membeli tanah seharga Rp 5.000-7.000 per meternya. Salah satu lahan yang dimiliki perwira itu memiliki luas 25 hektare, yang ditanami pohon jati.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terpopuler lainnya:

Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

2 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

15 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya