Sejumlah pimpinan dan perwakilan pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 menunjukkan nomor urut parpol usai pengundian di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun menilai larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum partai sulit diterapkan. Alasannya, ketua umum partai juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Darimana dia dapat uang, sementara pimpinan partai tidak digaji," kata Jhonny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 21 Maret 2013. Pernyataan Jhonny itu menanggapi wacana larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Demokrat yang akan dipilih dalam kongres luar biasa akhir Maret ini.
Menurut dia, seorang ketua sudah meluangkan waktunya untuk mengurus dan membesarkan partai. Dia tidak terlalu mempermasalahkan ketua umum merangkap jabatan. Dengan catatan, ketua umum terpilih bisa membagi waktu dengan baik. "Yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki kemampuan manajerial dan mendayagunakan waktu," ujarnya.
Jhonny juga mengingatkan urgensi perampingan organisasi. Menurut dia, dalam organisasi politik, semakin banyak orang bekerja semakin bagus. Organisasi politik merupakan organisasi yang bersifat kuantitatif. Sehingga, semakin banyak tangan yang bekerja, maka hal ini bagus dalam proses demokrasi. "Banyak yang kerja, ini indikator keberhasilan," kata dia.
Rencananya, panitia pengarah dan panitia pelaksana akan rapat hari ini menentukan konsep dan mekanisme kongres. Partai Demokrat sudah menunjuk Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Panitia Pengarah dan Max Sopacua sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Konsep mengenai pelaksananaan kongres akan diserahkan ke peserta kongres untuk disahkan.
