Kejagung Kasasi Putusan Bebas Hotasi

Senin, 18 Maret 2013 20:24 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Boeing 737 oleh PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) persero, Hotasi Nababan disela menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (2/8). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengaku telah mengajukan kasasi terhadap putusan bebas mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan. Kejaksaan bersikeras ada korupsi dalam kasus sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 itu.

"Berdasarkan alat bukti, jaksa yakin di sana ada tindak pidana korupsi," kata Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin, 18 Maret 2013.

Setia Untung mengatakan alat bukti tersebut telah dipaparkan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Peradilan untuk mencari kepastian hukum," ujar dia.

Jaksa menuntut Hotasi kurungan penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hotasi dinilai terbukti menyalahgunakan wewenang bersama Tony Sudjiarto, mantan General Manager Aircraft Procurement Division Merpati.

Mereka menyewa dua pesawat pada perusahaan penyewaan di Amerika Serikat, Thirdstone Aircraft Leasing Group. Padahal, rencana itu tak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan Merpati sebelumnya.

Selain itu, atas dasar perjanjian kerja sama, Hotasi membayar security deposit sebesar US$ 1 juta kepada Thirdstone melalui Hume and Associates PC dengan instrumen yang tak aman. Hal ini membuat negara dirugikan US$ 1 juta.

Setia Untung mengatakan memori kasasi telah diserahkan ke Mahkamah Agung sejak 15 Maret pekan lalu. Ia mengakui bahwa memori kasasi telah diserahkan ke Mahkamah tanpa salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Jaksa telah memohon salinan putusan tapi belum diterima," ujar dia. "Jadi untuk mempertimbangkan waktu, kasasi tetap diajukan."

Juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menyatakan belum mengetahui bahwa memori kasasi Kejaksaan Agung telah dilayangkan lembaganya. "Nanti saya cek karena sedang ada acara," ujarnya melalui telepon selulernya, Senin.

Putusan bebas atas Hotasi dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor, Februari lalu. Hakim beralasan dakwaan jaksa tak terbukti. Hotasi dinilai tak bersalah.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:
Bandung Tetap Jadi Tujuan Utama Turis Malaysia

Kenapa Jokowi Unggul di Bursa Pencalonan Wapres

KPK Sita Aset Djoko Susilo di Bali

Golkar Belum Mau Lirik Jokowi Sebagai Cawapres

Kecil Kemungkinan Jokowi Nyapres Lewat PDIP

Berita terkait

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

11 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

22 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

23 jam lalu

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

Kejati Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri perihal dugaan korupsi penyimpangan dan pengadaan budi daya ikan kakap.

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

1 hari lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Abdul Gani Kasuba Pakai 27 Rekening untuk Tampung Uang Gratifikasi Rp109 Milyar

3 hari lalu

Abdul Gani Kasuba Pakai 27 Rekening untuk Tampung Uang Gratifikasi Rp109 Milyar

Mantan Gubenur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, didakwa menerima gratifikasi dari Kepala OPD dan PNS di lingkungan Pemprov Maluku Utara

Baca Selengkapnya