TEMPO Interaktif, Purwakarta:Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan memeriksa para kepala desa, lurah, dan camat yang terlibat dalam pertemuan tertutup dengan politikus Partai Golkar Ade Komaruddin, Senin (16/8) sore, di gedung Graha Vidya obyek wisata Jatiluhur. Ketua Panwaslu Purwakarta Anang Abdulrojak mengatakan, pada tahap awal pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para camat. "Surat panggilan sudah kita kirimkan," ujarnya kepada Tempo News Room, Jumat (20/8). Ia meyakinkan bahwa proses pemeriksaan akan berlangsung pada Senin (23/8) pekan depan.Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi sejauh mana indikasi keterlibatan para camat dalam aksi gerilya politik Ade Komaruddin yang menyokong pasangan Megawati Soekarnoputeri-Hasyim Muzadi. Informasi yang Anang terima menyebutkan hampir seluruh camat di Purwakarta ikut dalam "Kesepakatan Graha Vidya" yang bertujuan mengarahkan para warga di masing-masing kecamatannya untuk mencoblos pasangan Mega-Hasyim pada pemilu presiden putaran kedua 20 September mendatang.Pada tahap awal, Panwaslu di antaranya akan memeriksa Sumarna, Camat Purwakarta, Burhanudin, Camat Babakan Cikao, Nana Mulyana, Camat Jatiluhur, Hadian, Camat Pasawahan, dan Suyud, Camat Plered. Selesai pemeriksaan para camat, Panwaslu telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan para kepala desa. Mereka akan dijerat pasal 40 UU No.23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bila data pendukung sudah kuat, pihaknya juga akan memanggil Ade Komaruddin selaku orang yang paling berperan dalam pertemuan tertutup gerilya politik tersebut.Dari informasi yang didapat Panwaslu, pemeriksaan bisa saja menjurus pada persoalan pidana. Sebab, ada indikasi kuat setiap kepala desa dan lurah termasuk camat menerima uang dari pihak Ade Komaruddin selaku tim sukses perorangan pasangan capres dan cawapres Mega-Hasyim. Informasi yang diterima Panwaslu menyebutkan, para kepala desa dan lurah mendapatkan satu amplop masing-masing berisi uang Rp 250 ribu. "Kalau itu terbukti, berarti ada pelanggaran pidana," Anang menegaskan.Nanang Sutisna - Tempo News Room