TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi simulator ujian mengemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, di Bali. Aset berupa rumah dan tanah itu disita oleh penyidik KPK pada Jumat, 15 Maret 2013.
"Penyidik KPK kembali melakukan penyitaan aset yang diduga terkait DS (Djoko Susilo)," ujar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2013. Penyitaan ini adalah kelanjutan perburuan aset milik bekas Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri tersebut.
KPK menyita aset Djoko di Perumahan Harvestland, Jalan Raya Kuta, Bali. "Serta sebidang tanah di Tabanan," kata Johan. Lahan seluas 7.000 meter itu terletak di Desa Sudimara, Tabanan, Bali. "Penyitaan sudah dilakukan pada Jumat lalu."
Puluhan aset milik bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu kini sudah disita oleh KPK. Sebagian aset itu diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Djoko sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji mengemudi. Proyek tersebut diduga merugikan negara hingga seratusan miliar rupiah.
Aset Djoko yang disita, antara lain, berupa rumah dan tanah yang tersebar di Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, dan Semarang. Ada pula SPBU, mobil, dan sejumlah bus. KPK sendiri mengklaim penyitaan dilakukan untuk memastikan tidak ada perpindahan kepemilikan atas aset-aset Djoko Susilo. (Baca: Harta Djoko)
SUBKHAN
Berita terpopuler
Jangan Umbar Status dan Foto di Media Sosial
X Factor, Penampilan Fatin Menuai Perdebatan Juri
Alumni Pemuda Pancasila Jadi Menteri dan Politikus
Si Conat, Preman Betawi Era VOC
Pagi Ini, Jokowi Kejutkan Warga Solo
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
25 menit lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
5 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
14 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
14 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
16 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
17 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
19 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya