Golkar: Koalisi dengan PDIP Lebih Bagus

Reporter

Senin, 18 Maret 2013 07:34 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya menyambut baik hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan kader PDI Perjuangan Joko Widodo sebagai pasangan pemenang Pemilihan Umum 2014. Koalisi partai beringin dengan partai banteng dinilai ideal untuk pemilihan presiden 2014.

"Koalisi dengan PDI Perjuangan itu jauh lebih bagus," ujar Wakil Ketua DPP Golkar Fadel Muhammad kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2013. Namun, Golkar mengaku masih membuka berbagai kemungkinan untuk koalisi dengan partai lain.

"Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kalau sekarang kan masih terlalu jauh," kata Fadel. Namun, secara pribadi, Fadel mengaku lebih senang berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Sebelumnya, LSI memperkirakan Aburizal Bakrie dan Joko Widodo akan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terkuat. Kedua nama itu mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ical-Jokowi, panggilan Aburizal Bakrie dan Joko Widodo, berada di posisi atas dengan elektabilitas 36 persen. Posisi itu disusul Megawati-Jusuf Kalla sebanyak 22,9 persen, kemudian Prabowo-Hatta 10,1 persen. Survei dilaksanakan pada 1-8 Maret 2013 dengan metode multistage random sampling.

Fadel mengaku sudah mendengar pelaksanaan survei tersebut. Namun dia membantah Golkar memesan survei itu untuk kepentingan Ical. "Tidak, kami punya tim survei sendiri." (Baca: Jokowi Emoh Bicara Survei)

SUBKHAN


Berita terpopuler
Ahli Hukum Klaim Indonesia Perlu Pasal Santet

Populer di Survei Cawapres, Ini Kata Jokowi

Survei Cawapres, Jokowi Ungguli Kalla dan Hatta

Di Jawa Tengah, PKS Ingin Mengulang Sukses

Alasan Jokowi Disurvei Bukan sebagai Capres

Saran Jokowi untuk Calon Gubernur Ganjar Pranowo

Jokowi Acung Salam Metal untuk Cagub Jateng Ganjar

Ini Bunyi Pasal Santet di RUU KUHP

Golkar Diramalkan Menang Pemilu 2014

Pemilu, PKS Dinilai Akan Terhantam Isu Poligami

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

6 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

16 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya