Dipanggil KPK Besok, Anas Mungkin Tak Datang

Kamis, 14 Maret 2013 22:19 WIB

Mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan agar Anas tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat besok 15 Maret 2013. Alasannya, Anas tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi.

"Kami menyarankan tidak datang ke KPK," kata anggota tim kuasa hukum Anas Carrel Ticualu di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 14 Maret 2013. Menurut Carrel, seorang saksi harus memenuhi beberapa kualifikasi seperti melihat, mendengar dan terlibat dalam peristiwa. "Ketiga unsur itu tidak terpenuhi," kata dia.

Karena tidak memenuhi unsur itu, tim kuasa hukum menyarankan Anas tidak hadir di KPK. Menurut Carrel, pertemuan-pertemuan antara Anas dan Irjen Djoko Susilo --tersangka utama korupsi pengadaan simulator SIM-- seperti yang ditulis di media sudah dibantah oleh politikus Golkar Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin. Anas sendiri juga sudah membantah pernah terlibat dalam kasus megakorupsi itu.

Surat pemanggilan Anas sebagai saksi Djoko Susilo sudah dikirim KPK, Selasa kemarin.
Djoko sendiri menjadi tersangka proyek simulator kemudi bersama anak buahnya, Brigadir Jenderal Didik Purnomo --bekas Wakil Kepala Korlantas.

Dua tersangka lainnya, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang. KPK menduga kuat proyek ini telah di-markup sehingga menimbulkan kerugian negara berkisar seratusan miliar.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terpopuler:
Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam

Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?

Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi

Suap Daging Impor, 5 yang Memberatkan Suswono

Paus Baru Terbang ke Roma dengan Tiket Ekonomi

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

13 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

16 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

16 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

19 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya