Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) berbincang dengan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan) sebelum acara silahturahim pengarahan dan pembekalan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3) malam. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Denpasar - Partai Demokrat menjadikan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Hanya saja belum ada kepastian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kongres dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum untuk menggantikan Anas Urbaningrum.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta membenarkan Kongres Luar Biasa akan dilaksanakan di Bali. "Namun, lokasi dan waktu pelaksanaannya masih dicari. Kami inginkan waktunya tepat dan lokasinya nyaman," katanya kepada wartawan di Denpasar, Rabu, 13 Maret 2013.
Selain pertimbangan kenyamanan, Mudarta berharap mendapat tempat yang memiliki nilai spiritual tinggi. "Kami berharap mendapat pemimpin yang bisa bekerja untuk membawa partai ini tetap pada jalurnya,"ujar dia.
Sebelumnya, Kongres I Partai Demokrat di Inna Grand Bali Beach Sanur terlaksana pada 2007 lalu. Ketika itu, Kongres memilih Hadi Oetomo sebagai ketua umum.
Mudarta menilai, setelah kongres itu pengurusnya mampu mengantarkan Partai Demokrat ke posisi puncak. Selain itu, mengantarkan Demokrat sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2009 sekaligus kembali mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI untuk periode kedua.
Ia mengatakan, Bali sangat siap melaksanakan agenda akbar tersebut dan menampik pelaksanaan KLB Partai Demokrat ini justru akan memecah konsentrasi menjelang pilgub Bali 2013. " Bali pasti selalu siap menjadi tuan rumah yang baik. Jangankan acara berskala nasional, yang berskala internasional sekali pun Bali sangat siap," Mudarta menegaskan.
Mudarta menjelaskan, KLB Partai Demokrat rencananya akan dihadiri 700-800 peserta. Peserta terdiri atas utusan DPP, DPD, serta DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. "Itu sudah termasuk organisasi sayap Partai Demokrat," ujarnya.
