Polri Bantah Konflik Dengan TNI Soal Ekonomi

Reporter

Editor

Amirullah

Senin, 11 Maret 2013 17:20 WIB

Warga menyaksikan terbakarnya Mapolres OKU setelah serangan oknum TNI AD, di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, Kamis (7/3). ANTARA/Nila Fu'adi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius membantah konflik yang terjadi antara TNI dan polisi di Ogan Komering Ulu (OKU), Baturaja, Sumatera Selatan, disebabkan kecemburuan ekonomi. "Rasanya tidak," kata Suhardi di Jakarta, Senin, 11 Maret 2013.

Menurut Suhardi, selama ini hubungan TNI dan polisi di OKU tak ada masalah. Soal ekonomi, TNI malah mendapat tambahan gaji yang lebih besar dari polisi. "Hubungan selama ini juga baik, bahkan remunerasi lebih besar," ujar dia.

Sebelumnya, guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, konflik yang melibatkan anggota kepolisian dan TNI terjadi lantaran adanya masalah yang tidak terselesaikan pada masa sebelumnya. "Menyangkut kepincangan posisi dan kepincangan sosial-ekonomi antara Polri dan TNI," kata Azyumardi pada Ahad lalu.

Dia mencontohkan, tidak banyak orang yang mengenal nama pimpinan di jajaran TNI saat ini. Sebaliknya, hampir semua orang mengetahui petinggi Polri. Kepincangan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi dua aparat penegak hukum itu. Apalagi, proyek-proyek besar dalam hal keamanan dan penegakan hukum sekarang ini berada di tangan Polri. "Sementara TNI dikembalikan ke barak."

NUR ALFIYAH


Berita lainnya:

Duit Suap Djoko untuk DPR Diberikan di Parkiran
Dukungan Polri di Bawah Kemendagri Meluas
Penghafal Al Quran Bisa Masuk Fakultas Kedokteran
Bibit Waluyo Sindir Jokowi
3 Nama yang Layak Gantikan Anas Urbaningrum

Bentrok TNI Vs PolriPolri

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi