Inspektorat Polri Diduga Muluskan Tender Simulator

Reporter

Kamis, 7 Maret 2013 05:05 WIB

Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO , Jakarta: Tersangka kasus korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM), Sukotjo S. Bambang, mengatakan Inspektorat Pengawasan Umum Polri berperan meloloskan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang lelang proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri 2011. Ketika itu, Inspektorat dipimpin Komisaris Jenderal Nanan Sukarna. Kini Nanan adalah Wakil Kepala Polri.



Sesuai prosedur di Mabes Polri, setiap tender harus dievaluasi oleh Inspektorat Pengawasan Umum sebelum diajukan untuk disetujui Kepala Kepolisian RI Timur Pradopo. Inspektorat punya kewenangan membatalkan tender bila ada keganjilan. “Nyatanya pemenang lelang tetap PT Citra Mandiri,” kata Erick S. Paat, pengacara Sukotjo S. Bambang menirukan ucapan kliennya.



Sukotjo adalah pemilik PT Inovasi Teknologi, perusahaan subkontraktor proyek simulator SIM 2011. Sukotjo bisa menggarap proyek itu karena diminta Budi Susanto, pemilik PT Citra Mandiri.



Dalam Surat Keputusan Kepala Polri Timur Pradopo soal Pemenang Lelang Simulator, yang salinannya diperoleh Tempo, disebutkan nota dinas laporan evaluasi Inspektorat Pengawasan Umum menjadi salah satu pertimbangan Timur menyetujui PT Citra Mandiri sebagai pemenang.



Belakangan, proyek ini sarat korupsi karena anggarannya diduga di-markup, lalu diselewengkan. Sukotjo bahkan mengaku sudah “menabur” miliaran rupiah ke pejabat Polri untuk memuluskan proyek ini.



Advertising
Advertising

Sejak akhir Juli lalu, KPK meningkatkan kasus itu ke penyidikan dan menetapkan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. Djoko adalah kuasa pengguna anggaran proyek itu. KPK juga menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Mereka, Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, dan Budi Susanto.



Ketika diperiksa KPK, menurut Erick, kliennya mengaku pernah diminta Budi Susanto mentransfer uang ke tim Inspektorat sebesar Rp 1,7 miliar. Duit itu adalah tanda terima kasih karena tim Inspektorat telah meloloskan PT Citra Mandiri sebagai pemenang lelang dalam pre-audit. Sebesar Rp 700 juta, menurut catatan Bambang, diberikan ke tim pre-audit dan sisanya Rp 1 miliar untuk petinggi Inspektorat. Sebelumnya, kepada Tempo, Budi Susanto membantah menyuruh Sukotjo “mengguyur” Inspektorat Polri.



Seusai diperiksa KPK Kemarin, Nanan mengatakan proses pre-audit yang dilakukannya sudah sesuai ketentuan. Proses itu, ujar Nanan, dibuat untuk meyakinkan pengguna anggaran untuk meneken dokumen pemenang lelang. “Ketika belakangan ada masalah, institusi juga melakukan penyelidikan,” katanya. Soal tuduhan ada uang yang mengalir ke petinggi Inspektorat, Nanan minta Sukotjo membuktikannya.



RUSMAN PARAQBUEQ | FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:
Malaysia Bayar Sewa ke Sultan Sulu Rp 14 Juta

Fakta-fakta Menarik Jelang MU Vs Real Madrid

Pegawai Kemenag Dicurigai Gelapkan Dana Haji

'Perjalanan Pulang' Keluarga Sultan Sulu ke Sabah

Polisi Gamang Usut Golden Traders





Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

11 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

14 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

18 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya