Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menyampaikan pidato kuncinya pada seminar nasional memperingati Hari Keadilan Internasional 17 juli di Jakarta, Selasa (17/7). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Akil Mochtar menyatakan siap menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud Md., yang akan lengser pada 1 April 2013. “Kalau teman-teman di Komisi 3 membolehkan, saya siap menjadi Ketua MK,” kata Akil di ruang rapat Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 5 Maret 2013.
Di depan anggota Komisi Hukum, Akil menyatakan bersedia melanjutkan masa jabatannya yang kedua. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, enam bulan sebelum lengser, Akil bisa menyatakan kesediaannya memperpanjang masa jabatan.
Akil mengatakan, tak ada yang mengintervensi dirinya soal perpanjangan masa jabatan ini. Dia menyatakan ingin menjadi hakim konstitusi sebagai bentuk pengabdian. “Saya pernah mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota DPR karena saya ingin jadi hakim,” kata dia.
Akil ingin MK menjadi lembaga yang lebih memberikan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya terabaikan atau terlanggar. Selama ini beracara di MK tak dipungut biaya. MK juga menggelar persidangan jarak jauh tanpa biaya. Akil pun mengklaim lembaganya bebas dari intervensi politik.
“Saya ingin mempertahankannya seperti itu. Selama saya jadi hakim konstitusi, belum pernah ada intervensi dari pihak luar,” kata Akil.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
13 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
1 hari lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
