Ketua MA: Pers Harus Memperhatikan Pengadilan Anak

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 20:46 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan kalangan pers harus ikut mengamati proses pengadilan terhadap anak di Indonesia. "Jangan hanya perkara BLBI dan kasus korupsi DPRD saja yang diamati oleh wartawan, masalah anak juga harus diperhatikan," ujar Bagir saat menghadiri peresmian Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat (13/8). Menurut Bagir, kasus yang terjadi pada seorang anak berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya, kata Bagir, masalah pengadilan anak ini perlu mendapat perhatian dari seluruh kalangan masyarakat. "Mahkamah Agung akan mengusahakan di setiap pengadilan memiliki ruang sidang anak," ujarnya.Bagir menambahkan, perangkat-perangkat pengadilan yang dibutuhkan dalam pengadlian anak tidak berbeda dengan pengadilan biasa. Seorang hakim, kata Bagir, tidak memerlukan pendidikan khusus tentang Hakim Pengadilan Anak. "Tetapi ada kelengkapan-kelengkapan tata ruang tentang Undang-Undang Hukum Anak yang harus diperhatikan," ujar Bagir.Misalnya, kata Bagir, pengadilan anak memungkinkan dipimpin oleh hakim tunggal. Berbeda dengan pengadilan biasa yang menghadirkan satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Hal ini menurut Bagir dimaksudkan untuk menghindari pengaruh terhadap kondisi psikologis anak tersebut. "Dengan hadirnya tiga orang hakim, dapat membuat anak takut," ujar Bagir.Selain itu, kata Bagir, ketika seorang anak menunggu persidangan, tidak ditempatkan di ruang sel tahanan bersama tahanan yang lainnya. "Pada pengadilan anak, seorang anak akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum sidang dimulai," katanya.Berkaitan dengan Ruang Sidang Anak, Bagir mengatakan Pengadilan Negeri Bandung merupakan pengadilan pertama yang memiliki ruang sidang anak dan dibuat sesuai konsep yang diberikan The United Nations Children's Fund (UNICF).Sedangkan pemilihanl Bandung yang pertama memilikinya, kata Bagir, tidak ada alasan khusus. "Kebetulan Bandung memiliki kesempatan dan wali kota juga membantu," ujar Bagir. Rana Akbari Fitriawan/Uria - Tempo News Room

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

4 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

5 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

10 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

11 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

12 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Korban atas Vonis 15 Tahun Kiai Gadungan Pemerkosa Santri

17 hari lalu

Tanggapan Korban atas Vonis 15 Tahun Kiai Gadungan Pemerkosa Santri

Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis hakim. Akui pemerkosaan terhadap tiga santri dan jamaah.

Baca Selengkapnya