TEMPO Interaktif, Jakarta: Dengan dibebaskannya para terdakwa dari unsur militer oleh Pengadilan Tinggi HAM ad hoc baik dalam kasus Timor-Timur maupun Tanjung Priok mengakibatkan Kongres Amerika Serikat kembali mempersoalkan kerjasama militer dengan Indonesia. "Indonesia akan sangat kesulitan dalam hubungan diplomatik dengan internasional. Beberapa orang di Kongres Amerika sedang membahas kerjasama militer," kata Munarman dari KONTRAS, Jumat (13/8). Menurutnya, beberapa anggota kongres AS yang berada di Jakarta setelah keputusan Timor-Timur juga sedang memperdalam masalah hubungan kerjasama militer dengan Indonesia. "Sore ini, saya telah bertemu dengan anggota kongres yang ada di Jakarta dan mereka kemungkinan akan mengajukan peninjauan kembali tentang kerjasama militer," tambah Munarman. Begitu pula dengan kerjasama dengan militer Australia untuk menangani terorisme bisa saja batal. "Dengan bebasnya mantan Danjen Kopassus Sriyanto, Australia kemungkinan besar akan menghentikan kerjasama dengan Kopassus," tambah Munarman. Menurut Munarman, peluang Indonesia mengadili kasus HAM sudah habis, karena bisa dikatakan Indonesia tidak memenuhi janji mengadili sendiri pelaku kejahatan HAM. Selain penghentian kerjasama militer dampak lain dari dibebaskannya unsur militer adalah dalam hubungan internasional, Indonesia akan semakin terkucil. Namun bukan berarti upaya ini terhenti. "Saya sudah menemui jaksa penuntut umum, direktur HAM, kepala biro kejaksaan dalam kasus Pranowo untuk meminta mereka melakukan kasasi di Mahkamah Agung," tambah Munarman. Meski demikian Munarman mengakui bahwa peluang kasasi Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman pada Pranowo adalah sangat kecil. "Internasional tetap akan melihat ini," katanya. Munarman juga menyatakan bahwa bebasnya unsur militer dari pengadilan adhoc mencerminkan adanya sandiwara dalam putusan itu. "Kemungkinan sangat terbuka ada intervensi TNI, terlebih melihat posisi Sriyanto di dalam pemerintah Megawati," tandas Munarman. Senada dengan Munarman, Hendardi, ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) mengatakan internasional tidak akan mendiamkan hal ini. Karena banyak jalan bagi internasional untuk membawa kasus HAM ke Mahkamah Internasional. "Kalau peradilan ad hoc yang diselenggarakan Indonesia sekonyol ini, saya kira internasional tidak akan mendiamkan karena penyangkut wibawa PBB," kata Hendardi.Hendardi mengakui, untuk membawa kasus HAM ke Mahkamah Internasional, tidak mudah. "Internasional tribunal (Mahkamah Internasional) mekanismenya rumit baik secara politik, hukum maupun sosial," tandasnya. "Secara hukum memang harus lewat PBB. Secara politik konsen dunia saat ini sedang ke Irak dan terorisme," katanya. Tapi dia berkeyakinan, masyarakat internasional tidak tinggal diam. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room