Jenazah warga sipil yang menjadi korban penembakan di Papua tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin (25/2). TEMPO/Jumad
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darmaputra, menilai Pemerintah Daerah Papua tidak peduli dengan konflik keamanan yang terjadi di wilayahnya.
Menurut Rizal, pemerintah daerah kurang mengambil peran dan cenderung abai sehingga pemerintah pusat yang menentukan langkah penanganan. Padahal, harusnya daerah yang lebih banyak berperan menjaga stabilitas keamanan.
“Ini pemerintah daerahnya malas? Sengaja tidak mengambil peran? Atau bagaimana?” kata Rizal ketika dihubungi Selasa, 26 Februari 2013. Rizal menuturkan, dengan otonomi daerah, pemerintah Papua mempunyai andil yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Jika diselesaikan dengan dialog, ucap Rizal, pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak diplomasi ini.
Rizal menilai status keamanan Papua harusnya sudah sampai pada darurat sipil. Namun, karena pemerintah daerah tidak mengambil andil dengan melaporkan ancaman keamanan ke pusat, kondisi masih dinilai sebatas tertib sipil. Pihak Tentara Nasional Indonesia belum bisa mengambil langkah dan menyerahkan penanganannya kepada kepolisian.
“Saya lihat aparat kepolisian sudah tidak mampu menangani,” kata Rizal. Kepolisian dinilai mempunyai keterbatasan personel dan kurang cakap menangani medan di Papua.
Kamis pekan lalu, delapan anggota TNI meninggal akibat ditembak kelompok separatis Papua. Satu orang ditembak di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan tujuh orang lainnya ditembak di Distrik Sinak, Kabupaten Empat. Sementara itu, empat warga sipil juga ditembak.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan status Papua masih Tertib Sipil. Maka seluruh upaya penyelidikan dan penanganan insiden penembakan sejumlah anggota TNI dan warga sipil sepenuhnya diserahkan ke Kepolisian.
