TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 20 orang yang berasal dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan tergabung dalam Solidaritas Nasional Untuk Aceh mengadukan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan oleh aparat Polresta Banda Aceh ke Komnas HAM pada Rabu (11/8). Selain penangkapan yang tanpa surat izin, aparat juga merusak kantor dan menyita sejumlah aset milik Perhimpunan Relawan Kemanusiaan Aceh (Pemraka).Penggerebekan itu terjadi pada Sabtu (7/8), sekitar pukul 24.00 WIB. Dengan menggunakan tiga mobil kijang dan satu mobil truk Reo, aparat kepolisian menggerebek kantor Pemraka yang terletak di jalan Tongkol No.2, Kampung Laksana, Banda Aceh. Selain kantor Pemraka, polisi juga menggeledah rumah tetangga dan menangkap beberapa penghuninya. Dari total 13 orang yang dibawa ke Markas Polresta Banda Aceh, saat ini tinggal enam orang yang masih ditahan. Diantaranya, Asnawi (koordinator badan pekerja Pemraka), Farizal (staf Pemraka), Marzuki, Ilyas, Samsul, dan Amir Manaf sebagai masyarakat korban konflik. Sementara aset yang disita adalah dua unit komputer milik Pemraka. Tindakan semena-mena kepolisian Banda Aceh tersebut masih ditambah dengan pemberian label Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap Pemraka. Hal itu dilakukan dengan memberi tanda silang dan membubuhkan kata GAM di pintu kantor Pemraka. Salah seorang korban, Adami, yang juga bekerja sebagai pegawai kantor gubernur mengalami luka sundutan rokok di tubuhnya setelah menjalani introgasi dan dilepas pada Minggu (8/8).Selain pemukulan dan penyiksaan fisik, polisi juga menembak Mansur pada bagian kaki ketika berada di Polresta, sesaat setelah penangkapan. Menurut Usman Hamid, Koordinator Kontras Labelisasi GAM terhadap masyarakat sipil sudah sering dilakukan oleh TNI/Polri dalam melancakan operasinya di Aceh. Hal itu menurutnya, merupakan diskriminasi terhadap masyarakat, karena tidak didahului dengan pembuktian yang cukup. "Motifnya selalu sama, diculik, disiksa, dan dicap sebagai GAM," katanya."Kenapa sampai hari ini mereka yang ditangkap belum bisa ditemui dan tidak diberikan akses kepada keluarga dan pengacaranya," kata Usman. Dalam pengaduan tersebut Usman juga menyerahkan surat terbuka kepada Komnas HAM, kronologis peristiwa, catatan media, profil Pemraka, dan biodata korban yang belum dilepas. Koesparmono Irsan, Anggota Sub Komisi Hak Sipil dan Politik yang menerima mereka berjanji akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolda NAD dan Kapolri. "Hari ini juga saya akan telepon Kapolda (Aceh), akan tanya sampai berapa jauh masalah ini," katanya. Dia juga akan meminta agar para korban segera dibebaskan. Tito Sianipar - Tempo News Room