Papua Memanas, Presiden Gelar Rapat Terbatas

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 22 Februari 2013 16:18 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Papua kembali memanas. Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh pemberontak terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, 21 Februari 2013. Akibatnya, delapan anggota TNI gugur dan empat warga sipil tewas tertembak.

Insiden penembakan pertama terjadi di wilayah Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, sekitar pukul 09.30 WIT. Prajurit Satu Wahyu tewas dalam peristiwa itu. Tidak lama berselang, sekitar pukul 10.30 WIT, penembakan juga terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.

Penembakan kedua ini memakan lebih banyak korban, tujuh anggota TNI tewas. Mereka adalah Prajurit Satu Mustofa, Prajurit Satu Edi, Sersan Satu M. Udin, Sersan Satu Ramadhan, Sersan Satu Frans, Prajurit Kepala Jojo Wiharjo, dan Prajurit Kepala Wempi. Sedangkan korban luka adalah Letnan Satu Reza yang tertembak di lengan.

Saat ini aparat TNI baru bisa mengevakuasi Wahyu. Proses evakuasi tidak berjalan lancar karena kelompok bersenjata menghalanginya. Heli Super Puma yang akan melakukan evakuasi korban diserang di Bandara Sinak. Akibatnya, satu dari empat kru penumpang, Letnan Satu Tek Amang, mengalami luka tembak pada tangan sebelah kiri. Kaca bagian tengah pesawat dan bagian depan juga tertembus peluru.

Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memimpin rapat terbatas membahas penyerangan bersenjata ini. Rencananya, rapat akan diikuti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Sekretaris Kabinet Dipo Alam; Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono; dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo.

Konflik di Papua bukan kali ini saja terjadi. Kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, satu penyebab konflik yang berkepanjangan ialah kesejahteraan dan pembangunan belum merata.

"Kami akui masih perlu pemerataan pembangunan," kata Agung. Namun, ia membantah pemerintah tak memperhatikan Papua. “Pembangunan sulit dilakukan karena medan yang jauh dari pemerintahan. Kini kami berfokus pada percepatan pendidikan dan kesehatan di Papua.”

Di tempat berbeda, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menganggap kekerasan di Papua murni tindak kriminal, bukan konflik komunal. Menurut dia, solusi yang mesti dilakukan adalah menangkap pelaku penyerangan itu. Ia pun berpendapat, konflik Papua berbeda dengan yang terjadi di Lampung beberapa waktu lalu, yang kental dengan nuansa komunal.

“Konflik komunal biasanya ditandai dengan hilangnya kepercayaan antar-anggota masyarakat, ketimpangan ekonomi di suatu daerah, maupun hubungan sosial yang tidak harmonis,” ujarnya.

Untuk menangani penyerangan ini, Markas Besar Kepolisian RI berencana mengirimkan satu satuan setingkat kompi, sekitar 100 personel, Brigade Mobil dari Jayapura. Kepala Bagian Penerangan Mabes Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, berujar, bila cuaca memungkinkan, mereka akan bergeser ke Puncak. “Bersama TNI, kami bakal mengejar pelaku.”

PITO AGUSTIN RUDIANA | SUNDARI | FRANSISCO ROSARIANS | IRA GUSLINA SUFA | NUR ALFIYAH | CUNDING LEVI | CORNILA DESYANA

Berita terkait

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

25 April 2016

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.

Baca Selengkapnya

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

25 April 2016

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.

Baca Selengkapnya

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

24 April 2016

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

8 September 2015

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

11 Agustus 2015

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.

Baca Selengkapnya

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

11 Agustus 2015

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

10 Agustus 2015

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

10 Agustus 2015

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

10 Agustus 2015

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca Selengkapnya

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

10 Agustus 2015

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.

Baca Selengkapnya