TEMPO Interaktif, Medan:Pemerintah telah mengabaikan dan menelantarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di Pusat atau pun di Daerah. Padahal atas amanah UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan peran KPI dan eksistensinya untuk menjadi mediator kepentingan publik, pemerintah dan masyarakat penyiaran. Hal ini diungkap anggota KPI Pusat, Bimo Nugroho kepada Tempo News Room disela acara diskusi publik Standarisasi dan Pedoman Perilaku Penyiaran di gedung Unit Manajemen Leuser Jalan Dr Mansur Medan, Selasa sore, (10/8).Menurut Bimo, bukti ketidakseriusan pemerintah dan menelantarkan kepentingan publik itu bisa dilihat dengan tidak pedulinya pemerintah terhadap logistik dan sekertariat KPI. Padahal amanah UU menyebutkan kalau KPIP dan KPID dibiaya melalui APBN dan APBD. Nyatanya KPI Pusat sejak tujuh bulan ini tidak mempunyai sekertariat efektif dan tidak mempunyai tunjangan dana operasi dan honor. "Ini juga terjadi di semua wilayahprovinsi," ungkap Bimo.Bimo menjelaskan kalau kesulitan yang terjadi inidisebabkan tidak adanya Kepres yang mengaturpembentukan sekertariat dan ini menyulitkan. Adapolitical will tertentu yang dilakukan dalam hallogistik dan sekertariat dengan menelantarkan komisiyang fungsinya strategis itu."Saya tak tahu apa maunya pemerintah dengan mengabaikandan menelantarkan KPIP dan KPID dengan tidakmemberikan sekertariat dan logistik. Ini menyulitkanperan KPI dalam pemantauan pilpres I dan kita tak tahuapakah pilpres II bisa aktif melakukan tugas," lanjutnya.Bambang Soed,Hambali Batubara - Tempo News Room