TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Program Transparency International Indonesia, Ibrahim Fahmi Badoh, menilai standar integritas partai politik di Indonesia sangat rendah. Bahkan, ada partai yang tak punya standar integritas yang jelas.
Ibrahim mencontohkan standar integritas di Partai Demokrat. Ia menyayangkan langkah Demokrat membuat pakta integritas yang baru dilakukan setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). "Mengapa tidak dari awal?" kata Ibrahim dalam diskusi di Cikini, Kamis, 21 Februari 2013.
Ibrahim menilai upaya Demokrat mengharuskan kader dan pengurus menandatangani pakta integritas tak lepas dari upaya partai untuk mendongkrak citra. "Hal itu memperlihatkan standar integritas Demokrat serendah itu," katanya.
Sebelumnya, dipimpin Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, partai berlambang "Mercy" ini mengharuskan pengurusnya menandatangani pakta integritas. Pakta itu muncul sebagai respons atas turunnya pamor Demokrat di mata publik.
Ibrahim juga mempersoalkan standar integritas Partai Keadilan Sejahtera. Meski partai berbasis agama, nyatanya partai itu tetap terbelit kasus korupsi.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menilai kerja anggota dewan selama ini tidak mengatasi persoalan publik. Di parlemen, anggota dewan lebih mewakili kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat. "Kebijakan publik tersandera kepentingan partai," kata Abdullah.
Abdullah mengkritik partai tak terbuka soal kinerja. Buktinya, fraksi di DPR tak pernah melaporkan kepada publik mengenai prestasi yang telah dilakukan partai soal kerja-kerja legislasi yang dilakukan. "Ada banyak beban legislasi yang belum dikerjakan," katanya.
