TEMPO Interaktif, Mataram: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) bertambah, dari 15 orang menjadi 18 orang. "Penambahan status tersangka ini sesuai dengan jumlah Anggota Panitia Anggaran DPRD NTB periode 2001 dan 2002," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB, di Mataram, Selasa (10/8).Untuk itu, Kejaksaan Tinggi NTB mengirim surat permintaan izin pemeriksaan terhadap para tersangka itu, ke Presiden Megawati lewat Menteri Dalam Negeri. Anggaran 2001 dan 2002 menyeret sejumlah nama penting, seperti Gubernur NTB, Lalu Serinata (mantan Ketua DPRD NTB dan Anggota Panitia Anggaran), Sunardi Ayub (Ketua DPRD NTB sekarang) dan Lalu Kushardi Angrat (Ketua Panitia Anggaran sekarang) serta beberapa anggota DPRD NTB lainnya. Saat ini, Kejati NTB mulai memeriksa enam pejabat di lingkungan DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB, diantaranya Sekretaris Dewan DPRD NTB, Kepala Bagian DPRD NTB dan Bendahara DPRD NTB. Juga turut diperiksa, tiga pejabat di Biro Keuangan Pemprov NTB. "Sementara, mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan APBD NTB," kata seorang jaksa penyidik yang enggan disebutkan namanya.Ke enam pejabat DPRD dan Pemprov NTB itu diperiksa berkaitan dengan pertanggung-jawaban aliran dana APBD 2001 dan 2002. Penyimpangan yang ditemukan Kejati mencapai Rp. 24 miliar lebih, diantaranya diduga dari pos kehormatan, pos dana pendukung dan penunjang kegiatan dewan. Akibat penyimpangan itu, taksiran kerugian negara untuk APBD NTB 2001 mencapai Rp. 8 miliar dan Rp. 16 miliar untuk APBD 2002.Salah satu Anggota Panitia Anggaran DPRD NTB periode 2002, I Gusti Komang Padang mengaku siap dimintai keterangan oleh kejaksaan. Hanya saja, politisi gaek dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NTB ini mengaku heran dengan status tersangka yang diberikan kepada para Anggota Panitia Anggaran itu. "Nyatanya, saat diketoknya APBD NTB tahun itu yang juga disepakati oleh eksekutif, tidak ada keberatan dari Menteri Dalam Negeri," katanya.Anggota DPRD NTB lainnya, Muhammad justru meminta, agar status tersangka jangan hanya diberikan kepada 18 orang, melainkan kepada semua Anggota DPRD NTB yang mencapai 55 orang -satu meninggal dunia- itu. Selain itu, dirinya juga meminta agar jangan legislatif saja yang dipersalahkan dalam kasus ini. "Keputusan penentuan APBD itu juga melibatkan eksekutif, dalam hal ini Gubernur NTB ketika itu. Tidak adil jika hanya legislatif saja," kata mantan pengacara praktik yang kini duduk di Komisi A DPRD NTB ini. Sujatmiko - Tempo News Room