"Jumlah data pemilih ganda ini fantastis. Ini bisa jadi delik hukum," kata Ketua Panwaslu Kota Depok, Sutarno, Senin, 18 Februari 2013. Menurut Sutarno, adanya data pemilih ganda itu dapat memicu sengketa pilgub Jawa Barat yang diikuti lima pasangan kandidat.
Panwaslu, kata Sutarno, menyisir data pemilih pilgub Jawa Barat secara by name by adress. Menurut dia, berbagai modus DPT ganda itu dilakukan dengan cara tanggal lahir dan alamat sama tapi nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda. Kemudian nama sama tapi alamat dan nomor NIK beda. Selain itu, ada data pemilih yang sudah meninggal dan pindah alamat masuk dalam DPT. TNI dan Polri juga masuk dalam DPT. " Ii terjadi karena Komisi Pemilihan Umum kurang maksimal dalam memutakhirkan data pemilih," katanya.
Menurut dia, KPU tidak boleh hanya mengandalkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dia meminta KPU memverifikasi ulang untuk kevalidan data. "Walau KPU menggunakan data dari Dinas Kependudukan, mereka tetap harus melakukan verifikasi data," kata dia, ”KPU harus bertindak cepat mumpung masih cukup waktu.”
Anggota KPU Kota Depok Impi Khani Bajuri mengatakan KPU menunggu surat resmi dari Panwaslu terkait data ganda itu. "Mudah-mudahan temuan Panwaslu benar dan tidak asal bunyi. Soalnya jumlah pemilih ganda yang ditemukan fantastis. Kami akan tunggu surat resminya," katanya.
Impi percaya dengan data DPT Pilgub Jawa Barat yang dari KPU. Meski begitu, kata dia, tidak ada yang sempurna. Jika pun ada data ganda, katanya, jumlahnya ditaksir hanya ratusan, tidak sampai belasan ribu. "Jika itu terjadi, maka KPU akan memberikan satu undangan kepada data ganda itu,"kata dia.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengimbau agar KPU Kota Depok segera menindaklanjuti ke KPU Jawa Barat sebelum hari H pemilihan, 24 Februari. “Agar saat pemilihan sudah tidak ada lagi DPT ganda. Adanya DPT ganda dapat mempengaruhi kredibilitas Depok," katanya. Simak berita-berita pilgub Jawa Barat di sini.
