AJI Yogyakarta Pilih Ketua Periode 2013-2016  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 16 Februari 2013 18:04 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). wikimedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Hendrawan Setiawan, jurnalis TVOne, dan Rochimawati, jurnalis harian Jogja, terpilih menjadi ketua dan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta
periode 2013- 2016 pada Konferensi AJI Kota Yogyakarta di Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Sabtu, 16 Februari 2013.

Hendrawan mengungguli Pito Agustin Rudiana dan Rochimawati dalam penilihan untuk posisi ketua. Sedangkan pada pemilihan sekretaris, Rochimawati memenangi pilihan menghadapi Shinta Maharani, dan Pito Agustin Rudiana. Pemilihan ketua dan sekretaris berlangsung secara terpisah, tidak dalam satu paket.

Ketua AJI Yogyakarta terpilih, Hendrawan Setiawan, berjanji mengupayakan kebutuhan jurnalis yang tidak diperoleh di medianya, seperti asuransi kesehatan. "AJI bisa menjadi alternatif atau jawaban untuk selesaikan permasalah di medianya masing-masing. Contohnya mengupayakan asuransi yang belum di-cover perusahaan," katanya saat
menyampaikan visi misi.

Hendrawan juga mengatakan akan berupaya meningkatkan kapasitas anggota. Harapannya AJI bisa menjadi organisasi profesi yang dikenal di kalangan internasional. "Diskusi isu AJI akan dikuatkan," katanya.

Koordinator Divisi Organisasi AJI Indonesia, Laban Abraham, meminta kepengurusan baru terus mengusung kasus Udin. "Kasus Udin harus terus jadi perhatian," katanya. Selain itu, AJI Yogyakarta punya gawe besar, yakni menyelenggarakan festival media. Regenerasi anggota juga harus terus dijalankan.

SHINTA MAHARANI

Berita terkait

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

27 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

33 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

33 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

56 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

56 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

22 Februari 2024

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya