TEMPO.CO, Jakarta - Hendrawan Setiawan, jurnalis TVOne, dan Rochimawati, jurnalis harian Jogja, terpilih menjadi ketua dan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta
periode 2013- 2016 pada Konferensi AJI Kota Yogyakarta di Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Sabtu, 16 Februari 2013.
Hendrawan mengungguli Pito Agustin Rudiana dan Rochimawati dalam penilihan untuk posisi ketua. Sedangkan pada pemilihan sekretaris, Rochimawati memenangi pilihan menghadapi Shinta Maharani, dan Pito Agustin Rudiana. Pemilihan ketua dan sekretaris berlangsung secara terpisah, tidak dalam satu paket.
Ketua AJI Yogyakarta terpilih, Hendrawan Setiawan, berjanji mengupayakan kebutuhan jurnalis yang tidak diperoleh di medianya, seperti asuransi kesehatan. "AJI bisa menjadi alternatif atau jawaban untuk selesaikan permasalah di medianya masing-masing. Contohnya mengupayakan asuransi yang belum di-cover perusahaan," katanya saat
menyampaikan visi misi.
Hendrawan juga mengatakan akan berupaya meningkatkan kapasitas anggota. Harapannya AJI bisa menjadi organisasi profesi yang dikenal di kalangan internasional. "Diskusi isu AJI akan dikuatkan," katanya.
Koordinator Divisi Organisasi AJI Indonesia, Laban Abraham, meminta kepengurusan baru terus mengusung kasus Udin. "Kasus Udin harus terus jadi perhatian," katanya. Selain itu, AJI Yogyakarta punya gawe besar, yakni menyelenggarakan festival media. Regenerasi anggota juga harus terus dijalankan.
SHINTA MAHARANI
Berita terkait
3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
27 hari lalu
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?
Baca SelengkapnyaAJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan
33 hari lalu
Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.
Baca SelengkapnyaIndeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan
33 hari lalu
Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
56 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
56 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaRespons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
22 Februari 2024
AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca Selengkapnya