Ribuan Madrasah di Jawa Tengah Rusak

Reporter

Editor

Jumat, 6 Agustus 2004 13:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan gedung madrasah di Jawa Tengah rusak berat. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar berlangsung di tempat darurat. Departemen Agama yang bertanggung jawab terhadap keberadaan madrasah tidak berdaya karena keterbatasan alokasi dana dari pemerintah. Madrasah yang gedungnya rusak tersebut sebagian besar didirikan oleh yayasan swasta."Gedung madrasah yang rusak berjumlah 5.017, terdiri dari 4.214 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 708 gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 95 gedung Madrasah Aliyah (MA). Diantara yang rusak tersebut, ada 222 gedung yang sama sekali tidak bisa digunakan sehingga kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung darurat," kata Kepala Kandepag, Chabib Thoha, Jumat (6/8). 222 madrasah yang melangsungkan kegiatan belajar mengajar di tempat darurat masing-masing terdiri dari MI sebanyak 166, MTs 47 dan MA sejumlah 9. Sedangkan yang mengalami kerusakan sedang, proses belajar dilaksanakan di gedung semipermanen dan permanen. " Di Jawa Tengah ada sebanyak 33.482 madrasrah, dengan perincian 3.350 adalah madrasah negeri, selebihnya milik swasta. Gedung yang rusak 99 persen merupakan madrasah yang didirikan yayasan swasta," tambah Chabib.Alokasi dana untuk rehabilitasi madrasah diakuinya sangat minim, apalagi apabila yang mengalami kerusakan adalah madrasah swasta. Meski demikian, Chabib berjanji untuk mengusahakan untuk mencari bantuan dari berbagai sumber pendaanaan seperti dari APBN, APBD Propinsi ataupun APBD Kabupaten/Kota. Ia juga akan melakukan koordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk menempatkan rehabilitasi gedung madrasah sebagai prioritas, mengingat kondisinya darurat.Dana yang dimiliki Depag, 90 persen lebih sudah dialokasikan untuk pendidikan tetapi kenyataannya tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Depag Jawa Tengah pada tahun 2004 ini memperoleh dana dari APBD sebesar Rp 96 miliar yang kemudian dialokasikan untuk sektor pendidikan mencapai Rp 94 miliar. "Tapi dari jumlah itu, hanya 30 persen yang dialokasikan untuk pembangunan fisik. Kami memang lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia, karena itu lebih diprioritaskan untuk tercapainya tujuan pendidikan saat ini. Semoga saja gedung madrasah yang rusah itu bisa diperbaiki pada tahun 2009 karena sesuai janji Presiden yang akan merealisasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan pada tahun 2009," kata harapnya.Selain dihadapkan pada permasalahan prasana fisik, Departemen Agama juga mengalami ancaman kehilangan ribuan pegawainya. Tidak kurang dari 15. 000 pengawai negeri sipil (PNS) di Depag akan menerima pensiun pada tahun ini. Tetapi sejauh ini, Pemerintah belum menyediakan pengganti dalam jumlah yang memadai. "Padahal saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Depag masih jauh dari mencukupi," tukas Chabib.Imron Rosyid - Tempo News Room

Berita terkait

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

11 jam lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

11 jam lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

19 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

5 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

5 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

5 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

10 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

11 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya