TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua ratus lima puluhan wakil rakyat di seluruh Indonesia yang terpilih pada pemilihan umum 5 April lalu dianggap bermasalah. Karena itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum melakukan klarifikasi sebelum melantik mereka."Jumlah (wakil rakyat bermasalah) itu bisa lebih besar, karena masih ada lima Panwaslu provinsi yang belum menyerahkan laporannya," kata Ketua Tim Pengawasan Panwaslu Didik Supriyanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.Panwaslu mencatat, ada 257 legislator terpilih bermasalah di luar Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya Barat yang laporannya belum masuk. Didik menjelaskan, masalah-masalah itu terkait dengan persyaratan pendidikan, ketentuan harus mengundurkan diri dari pegawai negeri, TNI, atau Polri, terlibat kasus pidana, serta persyaratan kesehatan.Pelanggaran terhadap persyaratan pendidikan terjadi di 213 kasus. Pelanggaran persyaratan harus mengundurkan diri dari pegawai negeri/TNI/Polri 31 kasus, politik uang delapan kasus, dan masalah kesehatan empat kasus. Kasus terbanyak terjadi pada DPRD kabupaten/kota, yakni 225 kasus, DPRD provinsi 24 kasus, Dewan Perwakilan Daerah lima kasus, dan DPR tiga kasus.Menurut Didik, tiga caleg DPR yang bermasalah berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan. Caleg PDI Perjuangan berasal dari Nusa Tenggara Timur tersangkut kasus pemalsuan ijazah. Caleg Golkar dari Yogyakarta sedang disidik polisi karena diduga melakukan praktek politik uang. Adapun caleg PPP dari Jawa Timur sudah menyatakan mundur tapi tetap terpilih.Empat dari lima calon anggota DPD yang bermasalah berasal dari Provinsi Maluku Utara dan sisanya dari Nusa Tenggara Timur. Tiga dari empat calon Maluku Utara tersandung masalah domisili, dan sisanya tersangkut pemalsuan ijazah. Masalah yang sama menimpa calon senator dari NTT.Dikatakan Didik, masalah yang umum berkaitan dengan persyaratan pendidikan, yakni memiliki ijazah SMA atau sederajat. Di antaranya, masalah lulus sekolah dengan ijazah lokal; tanpa ijazah; hanya memiliki keterangan lulus, pernah menyelesaikan studi, atau surat kehilangan ijazah; menggunakan syarat ijazah universitas, tetapi kelulusan SMA-nya diragukan; atau bahkan tidak pernah duduk di bangku SMA. "Ada yang berijazah SMU tahun 1978 tapi ijazah SMP-nya 1982, itu tidak logis," kata Didik.Anggota Panwaslu Rozy Munir mengatakan, lembaganya akan mengundang Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, TNI, dan Polri untuk membahas masalah ini. Untuk kasus politik uang dan pidana, Panwaslu akan menunggu hasil proses di pengadilan.Karena masa jabatan DPR hasil Pemilu 1999 tinggal dua bulan, Panwaslu juga meminta masyarakat ikut memantau perkembangan kasus-kasus itu. Anggota Panwaslu Topo Santoso menambahkan, calon yang terbukti melakukan pelanggaran bisa dibatalkan pencalonannya. "Meskipun setelah dilantik," kata dia.Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menyatakan, lembaganya akan menunggu putusan pengadilan untuk pelanggaran pidana. Sedangkan untuk pelanggaran administrasi bisa langsung diambil tindakan. KPU telah menetapkan 550 calon anggota terpilih dan 128 anggota DPD pada Selasa lalu. Ratusan anggota DPR provinsi, ribuan anggota DPRD kabupaten/kota juga telah ditetapkan. Untuk DPR, Partai Golkar mendapatkan 127 kursi, PDIP 109, PPP 58, Partai Demokrat 56, Partai Amanat Nasional 53, dan Partai Kebangkitan Bangsa 52.Peneliti dari LIPI, Mochtar Pobottingi, menilai, secara umum legislator hasil Pemilu 2004 lebih baik dibandingkan 1999. Ia pun memuji kualitas anggota DPR dari PKS dan PAN yang jumlahnya cukup signifikan di DPR. Adapun kualitas legislator partai lain, termasuk "bintang baru" Partai Demokrat, menurut dia, tidak bisa diharapkan.Anggota DPD dari Sulawesi Tenggara, La Ode Ida, juga mengakui kualitas anggota terpilih dari PKS, namun dia ragu apakah mereka akan mampu berbuat banyak, karena sekarang pun secara tak langsung menyatakan oposisi. "Mereka tetap berpikir menjadi penguasa," kata dia. purwanto/istiqomatul hayati