Alasan PKS Tunjuk Sohibul Imam Ganti Anis Matta  

Reporter

Kamis, 7 Februari 2013 15:57 WIB

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera telah menunjuk nama baru pengganti Anis Matta sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. "Penggantinya sudah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan akan diumumkan besok," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Kamis, 7 Februari 2013.

Menurut Hidayat sebelumnya, Fraksi PKS sudah menyerahkan empat nama pada DPP. Keempat nama itu adalah Zulkifliemansyah, Fahri Hamzah, Andi Rahmat, dan Sohibul Imam. Keempat nama ini sudah dirembuk dan dirapatkan DPP sehingga sudah ada satu nama.

Hidayat tak mau menyebutkan satu nama yang terpilih itu. Namun dia tak membantah pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq bahwa DPP sudah menunjuk Sohibul Imam sebagai pengganti Anis. Hidayat hanya berkelit bahwa nama yang disebut Mahfudz belum resmi. "Nama itu (Sohibul) belum official, besok baru akan kami umumkan," kata Hidayat.

Pengganti Anis, kata Hidayat, diharapkan bisa mendorong lahirnya kepemimpinan DPR yang lebih efektif. Apalagi saat ini DPR menjadi lembaga yang sangat disorot oleh publik. Dia juga berharap Wakil Ketua DPR yang baru ditunjuk bisa melakukan konsolidasi dan koordinasi yang lebih baik. Apalagi posisi Anis Matta yang akan digantikan itu membawahkan bidang ekonomi dan keuangan yang sangat mendapat sorotan publik, khususnya yang berkaitan dengan Badan Anggaran.

Hidayat mengatakan, partainya berharap pengganti Anis bisa mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu, publik tak lagi menaruh sentimen negatif terhadap Banggar dan tak melihat DPR sebagai lembaga yang penuh dengan pelanggaran hukum seperti yang selama ini sering diasosiasikan publik. "Siapa pun yang ditunjuk secara resmi menggantikan Anis, harus bisa mengemban amanah dengan baik."

Anis mundur sebagai Wakil Ketua DPR karena ingin konsentrasi membangun partai. Anis menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang terbelit kasus suap kuota daging impor.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga:

Daging Impor, Luthfi-Suswono Bertemu Bos Indoguna

Diyakini Masih Hidup, Kuburan Dibongkar

Capres 2014, Jokowi Diibaratkan Sebagai Anak Macan

KPK: Ahmad Fathanah Operator Penerima Suap

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

39 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

47 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

47 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

Izin Impor Daging Sapi Telat Rilis, Stok Menipis bikin Harga Melambung

48 hari lalu

Izin Impor Daging Sapi Telat Rilis, Stok Menipis bikin Harga Melambung

Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia sebut izin rilis impor daging sapi telat keluar, hanya 2 minggu sebelum ramadan. Memicu kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

54 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

55 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

57 hari lalu

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

58 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya