TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mencatat 257 calon legislatif terpilih pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif lalu, bermasalah. Angka itupun belum termasuk data dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya Barat. Kelima provinsi itu belum menyerahkan laporan. "Kami minta supaya ke-257 calon legislatif terpilih bermasalah itu dijernihkan dulu sebelum dilantik," kata Anggota Panwasu, Didik Supriyanto di Jakarta, Rabu (4/8).Masalah yang terkait dengan para caleg terpilih itu diantaranya menyangkut persyaratan pendidikan, sudah mengundurkan dari dari status PNS/TNI/Polri, putusan pengadilan yang dapat membatalkan status caleg menjadi anggota legislatif dan kesehatan. Persyaratan pendidikan memasukkan kasus terbanyak, yaitu 213 kasus, diikuti persyaratan pengunduran diri dari PNS/TNI/Polri yang mencakup 31 kasus, masalah politik uang delapan kasus dan empat kasus adalah masalah kesehatan. Kasus-kasus itu paling banyak terjadi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu 225 kasus, diikuti DPRD Provinsi dengan 24 kasus, lima kasus untuk DPD dan tiga kasus untuk DPR. Menariknya, untuk tingkat DPR, tiga caleg yang bermasalah itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur yang tersangkut pemalsuan ijazah, Partai Golkar untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang memasuki proses penyidikan polisi karena diduga bermain politik uang dan dari Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jawa Timur yang sudah menyatakan mundur tapi masuk daftar caleg lagi dan dipilih. Lain lagi soal persyaratan pengunduran diri dari PNS/TNI/Polri. Menurut Rozy Munir, Anggota Panwaslu lainnya, masalah ini belum jelas. Karena banyak caleg yang hanya menyertakan surat pengunduran diri, sementara belum disetujui atasannya. Tentu saja, caleg itu masih berstatus aktif sebagai anggota PNS/TNI/Polri. "Banyaknya masalah ini, Panwaslu akan mengundang pihak terkait, diantaranya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Departemen Pendidikan Nasinal, Departremen Agama dan TNI/Polri," kata Rozi. Kepada KPU, Toto Santosa, Anggota Panwaslu lainnya juga berpesan, jika bukti baru ditemukan setelah caleg itu dilantik, KPU harus memberhentikan keanggotaan mereka sebagai anggota legislatif. Istiqomatul Hayati - Tempo News Room