TEMPO Interaktif, Solo:Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto diminta segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap 44 anggota DPRD Kota Solo. Sehingga Polwil Surakarta dapat segera melakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan kasus korupsi APBD sebesar Rp 9,8 milyar yang dilakukan anggota parlemen tersebut. Desakan tersebut disampaikan Forum Peduli Anggaran Kota Solo (FPAKS), yang menjadi pelapor kasus tersebut. "Kami turut mendesakkan agar Gubernur segera memberikan ijin pemeriksaan kepada polisi karena dari pihak penyidik telah menunjukkan itikad untuk melakukan pemeriksaan dengan mengirimkan permohonan pemeriksaan kepada Gubernur. Kami berharap Gubernur segera menurunkan ijin tersebut," ujar Juru bicara FPAKS Alif Basuki, Rabu (4/8).DPRD Kota Solo dilaporkan FPAKS melakukan korupsi karena diduga melakukan mark up dalam penyusunan APBD Tahun 2003 sebesar Rp 9,8. Berdasarkan PP No 110 Tahun 2000, pos anggaran operasional dewan tidak diperbolehkan melebih batas Rp 500 juta apabila pendapatan asli daerah berkisar antara Rp 50 milyar - Rp 150 milyar atau maksimal hanya diperbolehkan sebesar 0,75 persen dari PAD. DPRD Solo menganggarkan Rp 9,8 milyar padahal PAD kota itu hanya berjumlah Rp 53 milyarMenurut Alif, meski Mahkamah agung (MA) telah membatalkan PP No 110 tahun 2000 dalam putusan judicial review-nya, tetapi menurut aturan dalam UUD 1945 disebutkan bahwa selama sebuah UU belum ada penggantinya maka hal-hal yang terkait masih mengacu pada UU tersebut. Apalagi Mendagri dalam surat edarannya juga menyampaikan dalam menyusun APBD, pemerintahan daerah diminta masih mengacu pada PP No 110 itu. ?Gubernur Jawa Tengah pun juga menyebutkan sebutkan PP N0 110 tahun 2000 masih berlaku bagi DPRD untuk menyusun anggaran," tegasnya.Kalangan DPRD Solo yang hanya tinggal beberapa minggu bertugas akan berakhir ini seperti menganggap sepi upaya pengusutan yang dilakukan Polwil Surakarta tersebut. Wakil Ketua DPRD Solo, Yusuf Hidayat menyatakan dilaporkannya DPRD oleh FPAKS kepada kepolisian, adalah sepenuhnya hak warga negara. Dia hanya berharap kepolisian mempelajari secara seksama tentang aturan pembuatan APBD.Menurut Yusuf, proses penyusunan anggaran Dewan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Menurut dia, DPRD Solo memang tidak mengacu PP N0 110 tahun 2000 karena peraturan pemerintah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dikatakan Yusuf , anggaran operasional dewan tersebut juga mendapat persetujaun Gubernur. "PP No 110 itu memang sudah kami kesampingkan saat menyusun anggaran. kami lebih mengacu pada UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang salah satunya menyatakan bahwa DPRD berhak mengatur anggarannya sendiri," kata politisi dari Partai Golkar ini.Polwil sendiri sampai dengan saat ini masih menunggu ijin untuk dapat memeriksa para anggota DPRD tersebut. Kepolisian sudah mengirim surat ke gubernur sebanyak dua kali, namun sampai kini belum mendapatkan persetujuan untuk memeriksanya. "Begitu turun langsung diperiksa," ujar Kapolwil Surakarta Kombes Hasyim Irianto.Imron Rosyid ? Tempo News Room