TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Auditor Watch Lan Gumay meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti temuan audit dari kantor akuntan publik terhadap kandidat presiden, khususnya yang maju ke putaran dua. Permintaan ini disampaikannya setelah auditor, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menemukan banyak ketidakjelasan identitas dari para penyumbang dana kampanye pasangan calon presiden. Menurut dia, temuan auditor dan dua LSM memiliki kesamaan ketidaksesuaian atas dana kampanye. Temuan auditor ini, kata Lan, menjadi kewajiban dan kewenangan KPU yang harus menindaklanjuti."Bisa (melakukan) klarifikasi dengan tim kampanye atau bisa juga melakukan investigasi, sehingga bisa disimpulkan berapa nilai rupiah yang harus disetorkan kepada kas negara," kata Gumay dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (3/8) sore. Di tempat yang sama Wakil Koordinator ICW Luky Djani mengatakan dari hasil analisis terhadap laporan beberapa penyumbang itu, baik auditor dan kedua LSM tidak bisa mengkonfirmasi identitasnya. Temuan yang tidak membangun opini itu, kata dia, menjadi kewenangan KPU menindaklanjutinya. Dari laporan itu, dapat menjadi pijakan KPU untuk melakukan audit investigatif untuk mendalami dari mana dan siapa sesungguhnya penyumbang pasangan calon.Menurut Luky, Undang-Undang Pemilihan Presiden mengatur tingkatan pelanggaran. Tingkatan terendah dikenai pidana atas penyimpangan dana dari Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar dan kurungan penjara 4-24 bulan. Tingkatan kedua, dana penyumbang yang tidak jelas identitasnya itu harus dikembalikan ke kas negara. "Lumayan sumbangannya bisa menutup APBN," kata dia berseloroh. Tingkatan paling berat, bila bukti sangat kuat melakukan kejahatan pidana, KPU bisa meninjau ulang kelolosan para capres ke putaran kedua.Dia menekankan dari para nama yang fiktif itu, sebenarnya dapat diketahui si penyumbang sebenarnya. Menurut Luky, jika KPU mau memeriksa para penyumbang fiktif itu, akan terkuak si penyumbang sebenarnya yang bisa jadi berasal dari konglomerat bermasalah, atau dari dana-dana asing yang masuk ke capres, atau dari BUMN yang juga dilarang. Dari kejanggalan yang ditemukan, Gumay memberikan contoh dana kampanye dari perusahaan yang diterima pasangan Mega-Hasyim sebesar Rp 70,4 miliar. Auditor melakukan konfirmasi Rp 13,2 miliar secara random. "Dari senilai itu, ternyata ada 22 perusahaan yang tidak bisa menjawab, nilainya itu Rp 9,75 miliar," kata Gumay. Berarti jumlah Rp 9,75 miliar itu tak dapat dipertanggungjawabkan. Istiqomatul Hayati - Tempo News Room