TEMPO.CO, Jakarta--Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan, publik menilai kader Partai Demokrat sebagai yang paling korup. Inilah yang menyebabkan tingkat keterpilihan Demokrat berbanding terbalik dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dianggap baik oleh publik.
"Demokrat tidak mampu mengatasi opini publik bahwa kadernya paling korup," kata Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Ahad, 3 Februari 2013. Padahal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono mencapai 56 persen pada Desember 2012.
Jayani menuturkan, survei dilakukan pada 6-20 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Jumlah responden mencapai 1.220 orang dengan ambang batas kesalahan sebesar 3 persen dan tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistage random sampling.
Jayadi menjelaskan, secara teori seharusnya persepsi terhadap Presiden Yudhoyono sejalan dengan Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah. Dia mencontohkan pada periode 2004-2009. Semakin baik kinerja presiden, dukungan kepada Demokrat juga semakin kuat. Tetapi dalam kurun waktu 2011-2012, hubungan antara Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat sangat lemah.
Jayadi menjelaskan, anomali ini terjadi sejak bekas Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, berkicau mengenai kasus Hambalang. Pernyataan Nazarudin mengenai keterlibatan Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam kasus ini mendapat perhatian besar dari media massa. "Ini yang menjadi awal anomali ini," kata dia.
Jayadi menjelaskan, jika masalah korupsi ini tidak tertanggulangi pada 2013, elektabilitas Demokrat akan terus merosot. Menurut dia, kinerja baik pemerintah tidak akan bisa mendongkrak citra partai pemenang Pemilu 2009 ini. Menurut dia, Demokrat tidak bisa menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan partai. "Yang dihadapi Demokrat adalah hukum politik, bukan hukum pidana," ujarnya.
