TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim hukum dan advokasi Wiranto-Wahid tidak bisa membuktikan dalil permohonan sengketa pemilu atas kehilangan suara dalam pemilihan presiden putaran pertama, 5 Juli lalu. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembuktian, Selasa (3/8) tim hukum dan advokasi Wiranto, Albert sagala mengatakan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalilnya. Dalam sidang yang diketuai Hakim Laica Marzuki, pembuktian dimulai dari pemeriksaan daerah pemilihan DKI Jakarta. Tim Wiranto mengklaim mereka kehilangan 348.878 suara. Selisih tersebut berasal dari penghitungan suara versi KPU sebayak 543.450 suara, sementara versi pemohon 892.328 suara. Kemudian hakim meminta, pemohon menunjukkan bukti-bukti tertulisnya. Namun, pemohon hanya menunjukkan rekapitulasi suara versinya sendiri yang memuat kehilangan dan penggelembungan suara capres lain. Dan itu tidak disertai yang memperkuatnya, dengan alasan sulit untuk mendapatkan salinan pada tingkat TPS, PPS, PPK, dan kabupaten.Panel hakim mempertanyakan bila memang ada keberatan dan itu tidak digubris oleh petugas, seharusnya mereka melakukan hal itu ke Panwaslu, sehingga ada bukti keberatan mereka.Menanggapi hal ini tim Wiranto, tidak mau kalah dengan mengatakan tetap mempunyai bukti-bukti namun, masih disimpan dikantornya. Mereka berjanji, besok akan membawa bukti-bukti tersebut.KPU yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya Amir Syamsudin mengatakan, tidak ada lampiran keberatan dan tidak ada catatan keberatan. Dalam rekapitulasi daerah pemilihan DKI Jakarta untuk capres nomer satu tersebut. "Saksi pemohon juga tanda tangan," kata Amir.Tim Mega-Hasyim sebagai pihak terkait meminta agar pemohon tidak boleh lagi mengajukan bukti, karena hari ini telah gagal mengajukannya. Namun Ketua Panel Hakim Laica, masih memberikan kesempatan untuk diajukan besok. "Ini the very-very last," ujarnya.Pemeriksaan dilanjutkan ke daerah pemilihan Banten, dalam hal ini pemohon juga tidak bisa mengajukan bukti-buktinya. Padahal, ia menyatakan terdapat suara yang tidak bertuan. Alasannya, mereka tidak mau terjebak pada angka-angka. Tapi menurut panel hakim, justru pada angka itulah sumber dari pokok perkara. Pemohon malah mempertanyakan keabsahan atau legalitas jumlah suara-suara tersebut termasuk SK KPU tentang suara yang sah.Hal ini sempat membuat Hakim, I Dewa Gede Palguna terlihat emosional. "Jangan mendramatisir keadaan, seolah MK ini forum politik. Persoalannya anda mendalilkan dan anda harus membuktikan, jangan MK diseret pada persoalan yang lain," tegasnya. Begitu juga, Anggota Panel Hakim lain A.Mukhtie Fajar mengatakan bahwa pemohon harus bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya.Maria Ulfah - Tempo News Room