Hidayat Nur Wahid Dijagokan Pimpin PKS Lagi  

Jumat, 1 Februari 2013 08:10 WIB

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menerobos banjir untuk memberikan bantuan kepada warga korban banjir di Posko PKS Petamburan, Jakarta, (18/01). ANTARA/pd/ho

TEMPO.CO, Jakarta - Hidayat Nur Wahid dinilai paling pantas memimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus suap impor daging sapi.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga bekas Presiden PKS, kepada Tempo usai mengisi diskusi Perhimpunan Keluarga Besar PII di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2013.

Menurut Tifatul, memang banyak kader PKS yang pantas memimpin partai setelah ditinggalkan Luthfi Hasan. Namun, dia menjelaskan, saat ini yang paling pantas adalah Hidayat. “Keputusan siapa pengganti presiden partai ditetapkan oleh Ketua Dewan Syuro, tapi menurut pandangan pribadi saya, Hidayat paling cocok,” ujar Tifatul.

Hidayat Nur Wahid yang pernah memimpin PKS, sekarang menjadi Ketua Fraksi PKS di DPR, ujar Tifatul, telah membuktikan keberhasilannya saat menjadi presiden partai. Tifatul tak merinci apa saja keberhasilan Hidayat. “Yang jelas Kamis, 31 Januari 2013 malam, Dewan Syuro PKS rapat pleno antara lain akan memutuskan siapa pengganti Presiden PKS,” kata Tifatul.

Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS karena ingin fokus pada penyelesaian masalah hukum yang dihadapinya setelah menjadi tersangka kasus suap impor daging.

CHOIRUL AMINUDDIN

Berita Terpopuler Lainnya:
Yusuf Supendi: Kok, Kaget PKS Terlibat Suap?

Impor Renyah 'Daging Berjanggut'

Skandal Daging Berjanggut, Laporan Tempo 2011

Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam

Presiden PKS Ditangkap, Apa Kata Hilmi Aminuddin

Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

4 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

7 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

9 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

34 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

34 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

40 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

42 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

43 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

44 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

44 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya