Jadi Tersangka Suap Daging, Bos PKS Belum Bisa Dinonaktifkan  

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 31 Januari 2013 07:49 WIB

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak saat keluar ruangan seusai Rapat Pleno DPP PKS di Jakarta, (30/1). KPK menjemput dan menetapkan Luthfi Hasan Ishak sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait kepengurusan impor daging sapi. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan Majelis Syuro partai akan segera menggelar rapat untuk membahas sikap partai terkait skandal suap daging. Rapat tersebut digelar menyusul penetapan status tersangka Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Saya belum bisa pastikan kapan rapatnya, lebih cepat lebih baik," kata Hidayat di kantor DPP PKS, Kamis, 31 Januari 2013 dinihari.

Hidayat mengatakan PKS tak bisa serta-merta menonaktifkan Luthfi. Keputusan terkait Luthfi, kata Hidayat, harus diambil sesuai mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. "Ketua Majelis Syuro yang punya wewenang," katanya. "Kami pasti ambil keputusan melalui musyawarah," ujarnya.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi memegang bukti keterkaitan Luthfi dengan uang suap Rp 1 miliar yang disita dari tangan Ahmad Fathanah saat operasi tangkap tangan Selasa 29 Januari lalu.

Rabu, 30 Januari kemarin Komisi menciduk Luthfi dari kantor DPP PKS. Luthfi baru saja memimpin rapat pleno yang berlangsung dari pukul 12.00 siang dan berakhir sekitar pukul 21.00 malam. Luthfi membantah ia menerima suap. "Tentu itu tidak benar," katanya kepada wartawan.

ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler Lainnya:
Gadis Seksi di Operasi Tangkap Tangan KPK
Skandal Suap PKS, Ada Wanita Sedang Bermesraan
Irwansyah Bebas, Raffi Ahmad: Yah Lu Pulang...
Presiden PKS Jadi Tersangka Suap Impor Daging
KPK Tangkap Tangan Tiga Pelaku Suap

Suap Impor Daging SapiKPKLuthfi Hasan Ishaaq

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

13 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

16 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

16 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

19 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi