TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pimpinan seiring dengan tersiarnya kabar penangkapan pelaku suap yang disebut-sebut melibatkan politikus partai ini di kantor DPP PKS, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
"Rapat rutin saja, kok. Kebetulan ada kasus itu," kata Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, melalui pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 30 Januari 2013.
Menurut dia, rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan para ketua bidang. Hidayat ikut hadir dalam rapat tersebut.
Kasus yang dimaksud Hidayat adalah peristiwa penangkapan empat pelaku dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Le Meridien pada Selasa malam kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam penangkapan ini, KPK juga menyita uang dugaan suap yang diduga diperuntukkan untuk politikus di Senayan terkait dengan proyek di Kementerian Pertanian.
Menyusul penangkapan itu, KPK juga menggeledah sebuah kantor perusahaan importir daging di Jalan Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu dinihari tadi. Tersiar kabar, suap tersebut diduga terkait dengan politikus PKS di Komisi Pertanian DPR. Hidayat yang dikonfirmasi membantah informasi tersebut.
“Saya sudah klarifikasi ke seluruh anggota Fraksi PKS dari Komisi IV beserta seluruh sopirnya. Tak satu pun yang ditangkap KPK. Mereka tak tahu-menahu dengan kasus penangkapan tersebut,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terpopuler lainnya:
Alasan BNN Masih Tahan Raffi dan Wanda
Tersandung Narkoba, Wanda Membela Diri di Facebook
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Gadis Seksi di Operasi Tangkap Tangan KPK
Belum Bebas, Wanda Hamidah Update Status Facebook
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
Berita terkait
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
45 menit lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
54 menit lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
4 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
7 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
9 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
15 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
20 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya