TEMPO Interaktif, Kendari: Diduga kuat terlibat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2003 dan saat ini sedang disidik pihak kejaksaan, tampaknya tidak akan membuat delapan anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang berhasil mendapat kursi pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif, cemas. Karena, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sudah menyatakan, tetap akan melantik mereka. "Walau nantinya mereka divonis penjara oleh pengadilan, kami tetap akan melantik mereka," kata Ketua KPUD Kota Kendari, Tumbo Saranani kepada TNR di Kendari, Sabtu (31/7).Menurut Tumbo, walau para anggota dewan itu sudah divonis, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh para anggota dewan yang sudah bisa dipastikan statusnya akan naik menjadi tersangka itu. "Divonis penjarapun, para anggota dewan itu masih bisa mengajukan banding. Jika kalah lagi, masih ada upaya kasasi di Mahkamah Agung. Jika kalah juga, mereka bisa mengajukan Peninjauan Kembali," kata Tumbo.Pertimbangan itu menjadi dasar keputusan KPUD Kendari untuk tetap melantik kedelapan calon anggota dewan itu. "Jika upaya PK kandas, anggota dewan itu baru bisa diganti," kata Tumbo lagi.Kedelapan anggota DPRD Kota Kendari yang diduga terlibat korupsi itu adalah Yani Muluk, Siti Arfah Panudariama, Haeruddin Pondiu, Dewiyanti Tamburaka dan Melinda Ritonga dari Partai Golkar, Ilham Thalib dari PPP, Burhanuddin dari PDIP dan Haskar Hafid dari PBB.Kecaman kemudian datang dari KPUD Watch, lembaga pemantau kinerja KPUD Sulawesi Tenggara dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Simpul Jaringan (Fitra Sijar) Sulawesi Tenggara. "Ini benar-benar keterlaluan. Tindakan KPU tetap akan melantik anggota dewan yang sudah dijatuhi vonis penjara karena terlibat korupsi, tidak bisa dibenarkan dari konteks hukum manapun," kata Juru Bicara KPUD Watch Sulawesi Tenggara, Hidayatullah. Menurut Hidayatullah, jika nantinya PN Kendari menjatuhkan vonis bersalah, otomatis anggota dewan yang terlibat korupsi itu kehilangan kursinya di DPRD. "Sangat memalukan jika keanggotaan DPRD Kota Kendari periode 2004-2009 nanti ternyata diisi sejumlah orang yang nyata-nyata sudah divonis terlibat korupsi," kata Koordinator Fitra Sijar Sulawesi Tenggara, Taslim Suri.Kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Kendari 2003 yang ditemukan Fitra Sijar dan kini sedang diusut kejaksaan diperkirakan melibatkan uang miliaran rupiah. Saat ini, pihak kejaksaan memfokuskan penyidikan pada pos anggaran untuk biaya perjalanan studi banding dan kunjungan kerja dewan sebesar Rp. 500 juta serta pos anggaran dana rutin sekretariat dewan yang nilainya mencapai Rp. 1,2 miliar.Dedy Kurniawan - Tempo News Room