Sejumlah pimpinan dan perwakilan pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 menunjukkan nomor urut parpol usai pengundian di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera membenahi daftar pemilih tetap (DPT). Gerindra enggan kesalahan dan kecurangan DPT pada Pemilu 2009 kembali terulang pada 2014.
“DPT yang kacau sangat rawan kecurangan. DPT bermasalah juga mengurangi hak konstitusi rakyat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon melalui siaran persnya, Kamis, 24 Januari 2013.
Menurut Fadli, keseriusan KPU dalam menetapkan DPT sangat diperlukan untuk menghindari korupsi terhadap suara rakyat. Tugas penyusunan DPT menjadi semakin berat karena hingga kini Kementerian Dalam Negeri belum merampungkan pembuatan KTP elektronik.
Fadli menduga kerawanan masalah DPT bisa disebabkan perbedaan basis data. Kemendagri sebelumnya menyatakan menggunakan e-KTP sedang KPU dimungkinkan menggunakan DPT Pemilu 2009. “DPT harus disinkronkan, basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak.”
Pada Pemilu 2009, Fadli mengatakan terdapat permasalahan besar dalam DPT. Berdasarkan data Gerindra, hampir 7 juta pemilih fiktif ada dalam DPT. Kesalahan itu misalnya adanya pemilih ganda, masuknya pemilih di bawah umur, dan tercatatnya warga yang sudah meninggal dalam DPT. Pada pilkada DKI Jakarta, Gerindra menemukan 21 ribu pemilih siluman ganda.
Menurut Fadli, terciptanya pemilu yang jujur dan adil harus dimulai dari penyusunan daftar pemilih yang benar. “DPT akurat, kualitas pemilu pun akan baik. DPT tak boleh keliru," kata dia. Dia meminta KPU segera melakukan langkah-langkah pencegahan kesalahan dalam memasukkan data pemilih.
