TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalil permohonan yang diajukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu selebihnya ditolak oleh majelis hakim. Hanya mengenai sanggahan dan keikutsertaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) yang dikabulkan MK. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Rabu (28/7), di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pasal-pasal dalam UU penyiaran yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu pasal 44 ayat 1 dan pasal 62 ayat 1 dan 2. Untuk Pasal 44 ayat 1 khusus bagian anak kalimat ?...atau terjadi sanggahan? dan pasal 62 ayat 1 dan 2 untuk bagian anak kalimat ?...KPI bersama?. Dua bagian anak kalimat tersebut dicabut karena MK menganggap hal tersebut bertentangan dengan UUD RI. Pertimbangan hukum MK mengenai pencabutan sanggahan sebagai unsur yang wajib ralat atas isi berita dianggap bertentangan dengan due process of law. Karena MK menganggap sanggahan belum tentu benar, sehingga MK mewajibkan lembaga penyiaran melakukan ralat siaran atau beritanya. Selain hal tersebut menyalahi azas praduga tak bersalah terhadap kebenaran isi berita. Sanggahan atau hak jawab dalam UU pers berbeda dengan koreksi. Sedangkan, dalam pasal 62 MK mencabut peran serta KPI dalam membuat PP bersama pemerintah. Karena menurut MK, KPI mempunyai kewenangan membuat regulasi sendiri seperti pasal 7 dan pasal 8 UU penyiaran. Kuasa hukum dari pemohon, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan MK. Namun yang menjadi catatan, menurutnya kewenangan KPI tidak lagi absolut. Kewenangan regulasi tetap pada pemerintah, sedangkan petunjuk pelaksanaannya ada pada KPI. Dan yang menjadi catatannya, dimana MK tidak menyebutkannya dalam amar putusan yaitu tentang sanksi administrasi berupa penghentian siaran oleh KPI hanya boleh dilakukan dengan due process of law. ?Ini akan diatur lebih lanjut oleh PP. Semoga pemerintah bisa menangkap semangat kebebasan pers dan reformasi,? ujarnya. Selain itu ia juga mengatakan, sanggahan tidak otomatis membuat ralat berita dilakukan. Dalil pemohon yang ditolak MK antara lain mengenai tentang keberadaan KPI yang tidak terdapat dalam UUD 1945. Adanya peran serta lembaga penyiaran dalam KPI. Selain itu mengenai kewajiban lembaga penyiaran untuk memuat sekurang-kurangnya 60 persen materi acara yang berasal dari dalam negeri. MK juga menilai masih perlu adanya lembaga sensor untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran. Selain IJTI, turut mengajukan permohonan yaitu Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), dan Komunitas Televisi Indonesia (Komteve).Maria Ulfah - Tempo News Room