TEMPO Interaktif, Jakarta: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Abdul Waris Halid, tersangka kasus impor gula putih ilegal sekitar 56 ribu ton asal Thailand, Senin (26/7). Dengan demikian, menurut Hakim Effendi, penangkapan mantan Kepala Divisi Perdagangan Umum Induk Koperasi Unit Desa tersebut, tidak sah. "Yang berhak menangkap dan menahan adalah penyidik dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai," katanya. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 dan 11 tahun 1995 soal tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Aturan mengenai kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Bea Cukai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1995.Hakim Effendi berpendapat, Abdul Halid ditangkap dan ditahan polisi dengan dugaan terlibat kasus tindak pidana kepabeanan. "Di surat penangkapan dan penahanan tidak disebutkan soal tindak pidana korupsi," tutur Effendi.Putusan praperadilan tersebut juga memerintahkan pihak Polri, menyerahkan tersangka Abdul Halid kepada penyidik dari Ditjen Bea Cukai. Dalam putusannya, Effendi tidak membebankan pihak Polri dengan ganti kerugian apa pun atas perkara itu, seperti yang dimohon pihak Abdul Halid. Seperti diketahui, Abdul Waris Halid yang juga adik kandung Ketua Induk Koperasi Unit Desa Nurdin Halid, itu ditangkap polisi melalui surat penangkapan Nomor Polisi: SP.Kap/37/VI/2004/Eksus pada 28 Juni 2004 lalu. Abdul lalu ditahan pada 29 Juni 2004 melalui surat penahanan Nomor Polisi: SP.Han/16/VI/2004/Eksus. Erma Yulihastin - Tempo News Room