DPR Minta Komnas HAM Tak Ribut Soal Masa Jabatan

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Senin, 14 Januari 2013 14:25 WIB

Martin Hutabarat, anggota Komisi Hukum DPR . TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat, mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak meributkan tata tertib perubahan masa jabatan ketuanya. "Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang menunggu untuk diselesaikan," kata Martin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 14 Januari 2013.

Martin mengatakan, DPR tak berwenang mengatur masa jabatan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Namun politikus Gerindra itu mengatakan akan mempertanyakan alasan Komisi memangkas masa jabatan ketuanya.

Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya menetapkan masa jabatan ketuanya dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Martin mengatakan, sebaiknya Komisi membuat daftar keuntungan dan kerugian dari pemangkasan masa jabatan itu. "Ini memang sudah keputusan mereka, namun sebaiknya dilihat mana yang efeknya paling signifikan," kata Martin.

SATWIKA MOVEMENTI

Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

9 jam lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

14 jam lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

14 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

16 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya