Verifikasi Partai Politik Diwarnai Upaya Suap  

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 14 Januari 2013 13:44 WIB

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi Komisioner KPU Sigit Pamungkas (Kedua Kiri) dan Ida Budiarti (Kedua Kanan) mengumumkan hasil verifikasi administrasi sementara partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (8/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 diwarnai upaya menyogok kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum. Satu partai politik yang tak lolos menawarkan duit miliaran kepada komisioner KPU. Cerita ini diungkap majalah Tempo edisi 14-20 Januari 2013.

Pimpinan partai tersebut mendatangi satu ruangan di lantai dua kantor komisioner penyelenggara pemilu. Kepada anggota komisioner, lelaki itu minta agar partainya diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014. Sambil menyorongkan selembar cek warna abu-abu ke atas meja, tamu itu memohon. “Kalau bisa, ya, kami dibantulah,” kata dia seperti ditirukan anggota komisioner KPU itu kepada Tempo.

Sang komisioner menolaknya. Alasannya, “Maaf, ini melanggar kode etik.” Namun pengurus partai tadi malah menawarkan nominal lebih besar. Dalam pengakuannya kepada Tempo, komisioner itu mengaku naik pitam. ”Saya tak bisa menjawab lagi kecuali membuka pintu dan dengan tangan mempersilakan mereka pergi,” kata dia, yang menolak disebutkan namanya.

Ketua Komisi Pemilu Husni Kamil Manik membenarkan kisah koleganya, Kamis dua pekan lalu itu. Menurut dia, itu hanya satu dari sekian kasus yang dilaporkan. Dalam laporan anggota Komisi di daerah, mereka menyebutkan beragam pendekatan dari para politikus itu.

Hari ini, KPU akan menentukan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014. Ini merupakan bagian tahapan Pemilu Legislatif 2014. KPU telah mengumumkan 10 dari 18 parpol jadi peserta Pemilu 2014.

WIDIARSI AGUSTINA | ANANDA BADUDU | SHINTA MAHARANI | AGITA SUKMA LISTYADI | PRIBADI WICAKSONO | PITO AGUSTIN

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

57 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

21 Desember 2022

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

Selain Idham, Airlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.

Baca Selengkapnya