Pemerintah Persilakan PP Tembakau Digugat

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 10 Januari 2013 08:38 WIB

Cukai rokok. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Emil Agustiono, mempersilakan pihak yang merasa dirugikan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, untuk menggugat ke Mahkamah Agung.

"Silakan jika ada yang keberatan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Itu normal saja, karena negara ini mengedepankan demokrasi," kata Emil saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Rabu, 9 Januari 2013.

Emil memahami jika ada pihak yang keberatan atas disahkannya PP Tembakau. Ia pun menyebutkan, pemerintah bakal berupaya memberikan pemahaman kepada pihak yang kontra PP Tembakau. "Supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti," ujarnya.

Menurut Emil, PP Tembakau baru diimplementasikan pada Januari 2014. "Butuh waktu sosialisasi 1,5 tahun oleh Kementerian Kesehatan," kata dia.

Pemerintah akhirnya mengesahkan RPP Tembakau pada 24 Desember 2012. Pengesahan aturan ini melalui proses panjang karena diwarnai protes dari sejumlah kalangan, terutama pengusaha rokok.

ISMA SAVITRI

Pengendalian Tembakau Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Berita terkait

Jaringan Pegiat Pengendalian Tembakau Sebut Jumlah Perokok Terus Meningkat

6 Desember 2023

Jaringan Pegiat Pengendalian Tembakau Sebut Jumlah Perokok Terus Meningkat

Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau sangat lemah.

Baca Selengkapnya

Perokok Meningkat, MTCN Imbau Kerjasama Kendalikan Produk Tembakau di Indonesia

29 November 2023

Perokok Meningkat, MTCN Imbau Kerjasama Kendalikan Produk Tembakau di Indonesia

Hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 dan 2021 mengungkapkan meningkatnya jumlah perokok pasif menjadi 120 juta orang.

Baca Selengkapnya

IISD Nilai RUU Kesehatan Tak Menguatkan Regulasi Pengendalian Tembakau

23 Mei 2023

IISD Nilai RUU Kesehatan Tak Menguatkan Regulasi Pengendalian Tembakau

IISD mengatakan RUU Kesehatan seharusnya jadi momentum untuk menguatkan regulasi dalam pengendalian tembakau yang gagal mengeliminasi darurat perokok.

Baca Selengkapnya

PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

30 Juni 2022

PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

Upaya pengendalian konsumsi tembakau masih di bawah standar, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur peredaran dan penggunaan rokok elektrik.

Baca Selengkapnya

Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

9 Desember 2021

Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

Bima Arya menginstruksikan Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor memastikan tidak ada iklan rokok di pasar swalayan atau toko modern.

Baca Selengkapnya

Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

17 November 2021

Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

Enam anak muda itu meminta Presiden Jokowi tetap komitmen melindungi anak-anak dengan segera mengesahkan revisi PP 109/2012.

Baca Selengkapnya

Pembaharu Muda akan Buat Parade Mural untuk Dukung Penurunan Prevalensi Perokok

9 Oktober 2021

Pembaharu Muda akan Buat Parade Mural untuk Dukung Penurunan Prevalensi Perokok

Pembaharu Muda bekerja sama pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan penyadaran berhenti merokok.

Baca Selengkapnya

Dianggap Efektif Menurunkan Penjualan, Pemerintah Pastikan Naikkan Cukai Rokok

7 Oktober 2021

Dianggap Efektif Menurunkan Penjualan, Pemerintah Pastikan Naikkan Cukai Rokok

Melihat fakta tersebut, kata Sarno, Kementerian Keuangan memilih untuk menaikkan cukai rokok lantaran dinilai efektif mengendalikan konsumsi tembakau.

Baca Selengkapnya