Kembalikan Rp 700 Juta, KPK Apresiasi Demokrat

Selasa, 8 Januari 2013 14:13 WIB

Adnan Pandupraja. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan piagam penghargaan kepada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat yang melaporkan penerimaan gratifikasi dengan jumlah terbesar pada 2012. Anggota DPR itu mengembaikan duit hadiah sebesar Rp 700 juta.

"Duit itu sudah diserahkan ke KPK dan dinyatakan menjadi milik negara," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat menggelar jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, seusai pemberian penghargaan pelapor gratifikasi, Selasa, 8 Januari 2012.

Namun, Johan menolak menyebutkan identitas politikus tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa politikus misterius itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat. "Saya tidak tahu komisi berapa. Yang jelas ciri-cirinya, dia laki-laki, berambut ikal, dan berkulit sawo matang," ucap Johan sambil tersenyum.

Adnan Pandu Praja juga menolak mengungkapkan identitas si politikus taat hukum itu. Menurutnya, dirahasiakannya nama si pelapor adalah bagian dari penghargaan KPK. "Kami harap setelah ini banyak penyelanggara negara yang melapor untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi," ujarnya.

Selain anggota DPR, KPK juga memberi penghargaan kepada pelapor penerimaan gratifikasi dengan jumlah terkecil pada 2012. Dia adalah seorang pegawai dari Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten di Pangandaran dengan nilai gratifikasi Rp 47 ribu.

Namun, berbeda dengan anggota DPR tersebut, pegawai bank itu tidak menghadiri penerimaan piagam penghargaan. Ia diwakili oleh seorang atasannya. "Gratifikasi masuk dalam kategori suap karena untuk melawan jabatannya sehingga tidak mengenal jumlah minimal," ujar Adnan. Nama si pegawai bank ini juga dirahasiakan.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

8 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

8 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

10 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

10 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

14 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

17 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

19 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya